93 Sekolah Rakyat Hampir Rampung, Siap Beroperasi Juli 2026

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pembangunan 93 Sekolah Rakyat di berbagai daerah di Indonesia hampir rampung dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru Juli 2026. Program ini menjadi salah satu prioritas Presiden yang menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat rentan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa keberhasilan transisi menuju operasional penuh sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, terutama pemerintah daerah (Pemda).

“Sebagian masih berada di sekolah rintisan, sementara sebagian lainnya akan menempati gedung permanen. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi dan koordinasi yang baik agar masa transisi ini berjalan lancar,” ujar Gus Ipul dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen

Progres Pembangunan Capai 78,75 Persen

Hingga saat ini, progres pembangunan 93 Sekolah Rakyat permanen telah mencapai 78,75 persen. Secara nasional, pada tahun ajaran 2026/2027 akan beroperasi 178 Sekolah Rakyat yang terdiri dari 93 sekolah permanen, 77 sekolah rintisan 2025, dan 8 sekolah rintisan baru 2026.

Dari sisi kesiapan infrastruktur, 69 lokasi telah rampung, sementara 24 lainnya sudah dapat difungsikan.

Selain itu, program ini telah menjangkau 48.975 calon siswa, melampaui target awal 32.640 siswa. Mayoritas peserta berasal dari kelompok rentan, yakni 85,8 persen penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan 77,6 persen berasal dari desil 1–2 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN).

Transisi Jadi Tantangan Utama

Gus Ipul menekankan bahwa tantangan terbesar bukan hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga kesiapan operasional sekolah.

“Gedung selesai bukan berarti sekolah siap. Proses pemindahan siswa, penerimaan siswa baru, hingga kesiapan dukungan awal menjadi faktor penentu,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya dukungan tenaga pendidik, terutama pada tahap awal operasional sekolah.

“Di beberapa daerah kemungkinan masih kekurangan tenaga kependidikan. Karena itu, kami membutuhkan dukungan guru sementara dari daerah,” jelasnya.

Peran Pemerintah Daerah Jadi Kunci

Memasuki masa transisi, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam penetapan siswa, pembentukan tim transisi, hingga sosialisasi kepada masyarakat.

Perwakilan Kabupaten Boalemo, Syafrudin Kadir Lamusu, menyatakan kesiapan daerah untuk mendukung percepatan program tersebut.

“Kami akan menindaklanjuti percepatan pembangunan fisik serta mendorong sosialisasi dan penyerapan siswa sesuai kriteria,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan langkah konkret dalam proses transisi kelembagaan.

“Kami akan menindaklanjuti transisi dari sekolah rintisan ke sekolah permanen melalui penerbitan SK transisi,” katanya.

Tujuh Langkah Percepatan Menuju 14 Juli

Pemerintah telah menetapkan tujuh langkah percepatan menuju operasional Sekolah Rakyat pada 14 Juli 2026. Langkah tersebut mencakup penetapan siswa, sosialisasi masyarakat, hingga mobilisasi guru dan peserta didik.

“Semua sudah terjadwal. Keberhasilan sangat ditentukan oleh kecepatan respons pemerintah daerah di setiap tahap,” ujar Gus Ipul.

Selain aspek teknis, pemerintah juga menyiapkan jaring pengaman bagi siswa, termasuk layanan kesehatan, dukungan psikologis, pendamping sosial, dan keamanan lingkungan sekolah.

Intervensi Sosial untuk Pendidikan Inklusif

Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh perwakilan daerah, termasuk Provinsi Sulawesi Barat dan Kota Palangkaraya, serta seluruh peserta lainnya.

Ke depan, Kementerian Sosial juga akan membuka akses publik melalui kegiatan open house Sekolah Rakyat sebagai bentuk transparansi dan penguatan dukungan masyarakat.

Program Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur pendidikan, tetapi juga menjadi intervensi sosial untuk memastikan anak-anak dari keluarga paling rentan tidak tertinggal dari sistem pendidikan nasional.

Sumber : Kemensos

Editor : Abraham Johan