Alasan Pencopotan Kepala BGN Dadan Hindayana Terungkap, Dudung: Presiden Sudah Lama Mendengar

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menyatakan keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bukan pemerintah lakukan secara mendadak.

Menurut Dudung, Presiden telah menerima berbagai laporan, melakukan evaluasi, serta mencermati sejumlah informasi yang masuk terkait pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Presiden sudah lama mendengar informasi, mencermati, menganalisa, dan mengevaluasi berbagai sumber yang masuk ke beliau,” kata Dudung di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (3/6/2026), melansir dari Suara, jaringan inibalikpapan.com.

Dudung mengungkap salah satu informasi yang menjadi perhatian adalah dugaan praktik jual beli titik lokasi dapur MBG.

Praktik tersebut, menurut pemerintah, berpotensi mengganggu tujuan utama program yang pemerintah rancang untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia.

Apakah dugaan jual beli titik dapur menjadi salah satu alasan utama pencopotan Dadan Hindayana? Dudung membenarkannya.

“Ya, salah satu faktornya itu,” ujarnya.

Menurut Dudung, Presiden menginginkan program MBG berjalan transparan dan bebas dari praktik korupsi maupun kepentingan kelompok tertentu.

Program tersebut merupakan investasi jangka panjang pemerintah. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi yang lebih baik bagi anak-anak.

“Presiden menginginkan tidak ada korupsi, tidak ada penyimpangan, dan tidak ada kepentingan kelompok tertentu. Program ini untuk rakyat,” katanya.

Dudung mengaku telah menemukan sejumlah ketimpangan saat melakukan inspeksi mendadak ke lapangan sekitar satu bulan lalu.

Namun informasi yang diterima Presiden tidak hanya berasal dari hasil sidak tersebut. Melainkan juga dari berbagai laporan lain yang masuk dari sejumlah sumber.

Karena itu, pemerintah memilih mengambil langkah cepat untuk menjaga akuntabilitas lembaga yang mengelola salah satu program prioritas nasional tersebut.***