Bagus Susetyo Soroti TKD, Balikpapan Usulkan Dukungan untuk Perkuat Infrastruktur

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com — Pemerintah Kota Balikpapan meminta pemerintah pusat menerapkan pembagian Transfer ke Daerah (TKD) yang lebih adil. Daerah dengan kinerja pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi yang berada di atas rata-rata nasional dinilai layak mendapat dukungan fiskal lebih besar.

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo saat membahas otonomi daerah dan kondisi fiskal pemerintah daerah.

Dalam forum tersebut, Pemkot Balikpapan memaparkan sejumlah capaian pembangunan sekaligus tantangan yang kini dihadapi, terutama terkait kemampuan fiskal daerah.

Bagus mengatakan, sejumlah indikator menunjukkan kinerja Balikpapan berada di atas rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi daerah juga menjadi salah satu indikator yang disoroti.

“Kita menyampaikan progres dari indikator kita yang rata-rata melebihi indikator nasional. Kemudian, kita juga menyampaikan beberapa tantangan terkait TKD,” ujar Bagus.

Menurutnya, capaian tersebut seharusnya menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan dukungan anggaran bagi daerah.

Karena itu, Pemkot Balikpapan mengusulkan adanya mekanisme penghargaan atau insentif tambahan bagi daerah yang mampu menunjukkan kinerja positif.

“Kita berharap ada pengembalian TKD yang cukup adil. Kami juga mengusulkan adanya reward bagi beberapa kota yang berprestasi sehingga dapat menambah insentif atau anggaran untuk daerah,” katanya.

Ruang Fiskal Infrastruktur Menyusut

Bagus memastikan belanja wajib atau mandatory spending di Balikpapan masih dalam kondisi aman. Anggaran untuk gaji pegawai dan sektor kesehatan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.

Namun, keterbatasan ruang fiskal mulai terasa pada anggaran pembangunan, khususnya infrastruktur.

“Mandatory spending kita aman. Gaji pegawai aman, kesehatan juga aman. Hanya saja, infrastruktur mengalami penurunan,” ujarnya.

Kondisi tersebut membuat Pemkot Balikpapan berharap ada dukungan lebih besar dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur maupun pengembangan hilirisasi.

Menurut Bagus, dukungan tersebut semakin penting mengingat posisi Balikpapan sebagai salah satu kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pertumbuhan wilayah dan meningkatnya aktivitas ekonomi membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai agar pembangunan tetap berjalan dan pelayanan publik bisa terus ditingkatkan.

“Kita berharap ada bantuan dari pemerintah pusat berkaitan dengan infrastruktur dan hilirisasi,” katanya.

Bagus menegaskan, usulan tambahan dukungan fiskal bukan sekadar untuk meningkatkan anggaran daerah. Yang lebih penting, pemerintah ingin memastikan pembangunan tetap berjalan meski ruang fiskal semakin terbatas.

Pemkot Balikpapan juga berkomitmen menjaga kinerja pengelolaan keuangan dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

Dengan dukungan TKD yang lebih proporsional, pemerintah berharap kebutuhan pelayanan dasar, penguatan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur bisa berjalan lebih seimbang.

“Harapannya, dukungan dan insentif tersebut bisa membantu daerah mempercepat pembangunan,” tutur Bagus.***

Penulis: Samsul
Editor: Rizki