Pemerintah Dorong Balikpapan Jadi Kota Tanpa Macet, Transportasi Massal Perlu Dimaksimalkan

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com — Pemerintah mendorong keberlanjutan layanan transportasi umum di Kota Balikpapan untuk mengantisipasi pertumbuhan kendaraan dan potensi kemacetan seiring perkembangan kota.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Irjen Pol (Purn) Aan Suhanan, mengatakan pengembangan transportasi massal tidak cukup hanya dengan menyediakan armada. Sistem transportasi publik juga harus mampu menghubungkan masyarakat dengan berbagai pusat aktivitas, mulai dari pendidikan, sosial, ekonomi, pelabuhan hingga bandara.

Hal itu disampaikan Aan saat menghadiri peluncuran drop zone dan drop off layanan Balikpapan City Trans (Bacitra), sekaligus layanan antarmoda Balikpapan-IKN dan sebaliknya.

“Kalau kita terlambat membangun transportasi massal, nanti akibatnya bisa kacau perkotaan. Yang pertama terjadi kemacetan,” ujar Aan.

Menurut dia, pertumbuhan jumlah kendaraan di Balikpapan perlu diimbangi dengan penguatan transportasi publik yang terintegrasi. Pemerintah daerah, kata Aan, perlu memperluas koridor dan halte serta mengembangkan kawasan yang berorientasi pada transportasi publik atau Transit Oriented Development (TOD).

“Sekarang saja Balikpapan ini sudah luar biasa, populasi kendaraannya semakin lama semakin meningkat. Kalau kita tidak bangun transportasi massal, ini akan menjadi gangguan berupa kemacetan di Kota Balikpapan,” katanya.

Aan mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta Pemerintah Kota Balikpapan dan Samarinda yang dinilai telah menunjukkan komitmen dalam mengembangkan transportasi massal perkotaan.

Layanan buy the service (BTS) yang selama ini mendapat dukungan pemerintah pusat juga akan memasuki masa transisi pada 2027. Setelah itu, operasional dan pengembangan layanan diharapkan dapat dilanjutkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan.

Menurut Aan, Pemkot Balikpapan telah menyatakan kesiapan untuk melanjutkan layanan tersebut, termasuk membuka peluang penambahan koridor.

“Balikpapan akan lebih bagus lagi dari yang ada sekarang dan akan menambah koridor dan sebagainya,” ujarnya.

Selain pengembangan transportasi massal, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan normalisasi kendaraan over dimension over loading (ODOL). Sebanyak 62 kendaraan dijadwalkan menjalani proses normalisasi.

Aan mengapresiasi para operator yang secara sukarela menanggung biaya pemotongan atau normalisasi kendaraan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menuju Indonesia Zero Over Dimension and Over Load pada 2027.

Penerapan skema serupa juga berpeluang dilakukan di Samarinda. Namun, Aan mengatakan rencana tersebut masih membutuhkan kajian untuk melihat tingkat urgensi dan kondisi mobilitas masyarakat.

Penguatan transportasi massal dinilai menjadi kebutuhan penting bagi Balikpapan seiring pertumbuhan kota dan meningkatnya mobilitas masyarakat. Transportasi publik yang terintegrasi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk menjaga mobilitas warga sekaligus mengendalikan pertumbuhan kendaraan pribadi.***