Balikpapan Diajak Rawat Persatuan dan Politik Berintegritas, Terutama Usai Pemilu-Pilkada 2024

BALIKPAPAN, inibalikapapn.com – Upaya memperkuat kualitas demokrasi pasca Pemilu dan Pilkada 2024 menjadi perhatian dalam Diskusi Publik bertema “Mewujudkan Politik yang Berintegritas dan Bermartabat Pasca Pemilu dan Pilkada Tahun 2024” yang digelar oleh Asosiasi Pengajar Politik dan Kebijakan Publik di Poltekkes Kemenkes Balikpapan, Sabtu (20/6/2026).

Forum ini menghadirkan berbagai kalangan untuk membahas pentingnya menjaga kualitas demokrasi setelah berakhirnya kontestasi politik, sekaligus memperkuat budaya politik yang sehat, inklusif, dan menjunjung tinggi persatuan.

Mewakili Wali Kota Balikpapan, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Balikpapan, Zulkifli, mengatakan keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilu yang aman dan lancar, tetapi juga dari kemampuan masyarakat menjaga persatuan setelah perbedaan pilihan politik terjadi.

Menurutnya, Pemilu dan Pilkada 2024 telah berlangsung aman, tertib, dan kondusif, termasuk di Kota Balikpapan. Kondisi tersebut menunjukkan semakin matangnya kehidupan demokrasi di tengah masyarakat.

“Perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun setelah seluruh tahapan selesai, yang harus dikedepankan adalah semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong untuk membangun daerah serta bangsa,” kata Zulkifli saat membacakan sambutan Wali Kota Balikpapan.

Ia menegaskan bahwa politik yang berintegritas harus dibangun di atas nilai kejujuran, tanggung jawab, kepatuhan terhadap hukum. Serta komitmen menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Sementara politik yang bermartabat tercermin melalui etika berpolitik, penghormatan terhadap perbedaan pandangan, dan terbukanya ruang dialog yang sehat.

Tantangan Demokrasi di Era Digital

Dalam diskusi tersebut, Zulkifli juga menyoroti tantangan demokrasi di era digital. Perkembangan teknologi informasi membawa manfaat besar, namun di sisi lain juga memunculkan ancaman. Berupa hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, hingga polarisasi sosial yang dapat mengganggu kohesi masyarakat.

Karena itu, peningkatan literasi politik dan literasi digital ia nilai menjadi kebutuhan penting. Agar masyarakat mampu menyaring informasi secara kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai narasi yang memecah belah.

Sebagai kota penyangga sekaligus gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), Balikpapan memiliki peran strategis. Utamanya dalam menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan wilayah. Stabilitas tersebut menjadi modal penting untuk mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kepercayaan investor, dan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.

Zulkifli juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari partai politik, organisasi kemasyarakatan, akademisi, media massa hingga generasi muda untuk terus menjaga kualitas demokrasi. Serta menjadikan perbedaan pandangan sebagai ruang lahirnya gagasan yang konstruktif.

“Kompetisi politik boleh berakhir, tetapi pengabdian kepada masyarakat tidak pernah berakhir. Perbedaan pilihan boleh terjadi, tetapi persatuan dan kepentingan bangsa harus selalu menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Melalui kegiatan yang diinisiasi Asosiasi Pengajar Politik dan Kebijakan Publik tersebut, berbagai gagasan dan rekomendasi strategis diharapkan dapat lahir. Tujuannya untuk memperkuat demokrasi yang sehat, berkeadilan, dan mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat.***

Penulis: Samsul
Editor: Donny M.