Balikpapan Percepat Digitalisasi Pajak dan Parkir, Adopsi QRIS Lewat QResto dan Par-QR

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com — Pemerintah Kota Balikpapan mempercepat digitalisasi transaksi daerah melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dengan mengadopsi inovasi pembayaran berbasis QRIS.

Langkah ini diperkuat lewat kegiatan capacity building dan sharing session bersama Bank Indonesia, khususnya Kantor Perwakilan Sumatera Utara, yang telah lebih dulu menerapkan inovasi digital dalam optimalisasi pendapatan daerah.

Fokus utama pembahasan mencakup dua inovasi, yakni QResto untuk digitalisasi pajak restoran dan Par-QR untuk sistem pembayaran parkir digital. Kedua sistem ini dinilai efektif meningkatkan transparansi transaksi sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan.

Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan, Idham, menegaskan bahwa transformasi digital menjadi kunci dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang modern dan akuntabel.

“Pemanfaatan QRIS tidak hanya memudahkan masyarakat bertransaksi, tetapi juga membantu pemerintah memantau potensi penerimaan pajak dan retribusi secara lebih akurat dan real time,” ujarnya.

Menurut Idham, inovasi seperti QResto dan Par-QR menjadi referensi strategis untuk meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah, khususnya di sektor restoran dan parkir yang selama ini rawan kebocoran.

Selain itu, digitalisasi pembayaran dinilai mampu mendorong efisiensi layanan publik sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi digital di daerah.

Dalam kegiatan tersebut, TP2DD Balikpapan bersama KPwBI Balikpapan juga mempelajari berbagai strategi implementasi, mulai dari pola kolaborasi lintas sektor hingga tantangan teknis di lapangan.

Pemkot Balikpapan pun menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan sistem yang transparan dan terintegrasi, pengelolaan pendapatan daerah akan semakin optimal sekaligus memudahkan masyarakat,” tegas Idham.

Melalui langkah ini, Balikpapan diharapkan mampu mengadopsi inovasi digital secara adaptif guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan berbasis teknologi.