Salah satu anjungan minyak lepas pantai, yang mendatangkan dana bagi hasil.

DBH Balikpapan Ditahan Pemerintah Pusat?

BALIKPAPAN, inibalikpapan – Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengaku, was-was jika Pemerintah Pusat menahan dana bagi hasil (DBH) akibat daya serap anggaran 2015 minim.

“Karena kan kita harus ada yang dibayar, tahu-tahunya Pemerintah Pusat menunda atau menahan dana transfer (DBH) kita, itu berbahaya betul itu di daerah-daerah termasuk Balikpapan,” kata Rizal Effendi

Menurutnya, bukan hanya Balikpapan, sejumlah daerah di Kalimantan Timur juga kini sedang was-was jika benar Pemerintah Pusat menahan dana bagi hasil tersebut.

“PPU, Kutai Kertanegera, Samarinda mengeluh, di semua daerah mengeluh itu, bahaya ditengah jalan tiba-tiba mensetop, karena kan sudah di anggarkan (kegiatan). Karena itu menganggu likuiditas keuangan daerah semua,” ujarnya.

Kata dia, ada beberap proyek maupun kegiatan berjalan yang harus dibayar, jika tidak maka proyek terancam tersebut tidak akan berjalan.

“Dana transfer Balikpapan itu sekitar Rp 280 miliar kuartal ke empat,  aku lupa seluruhn ya . Kalau itu tidak cair kan berbahaya,” bebernya.

“Dampaknya kita gak bisa bayar kan, kan harus dibayar, orang sudah membangun, tiba-tiba dananya gak ada,”

Comments

comments

Baca juga ini :  Mulai 25 April, Pemerintah Larang Pendatang dari India

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.