DPR Kritik Rencana MBG di Arab Saudi, Minta Pemerintah Prioritaskan Anak Sekolah di Dalam Negeri

JAKARTA, inibalikpapan.com – Rencana pemerintah memperluas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, menuai kritik dari kalangan DPR RI. Pemerintah diminta lebih fokus menyelesaikan pelaksanaan program di dalam negeri sebelum melakukan ekspansi ke luar negeri.

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menilai masih banyak anak sekolah di Indonesia yang belum mendapatkan manfaat program MBG sehingga perlu menjadi prioritas utama pemerintah.

“Menurut hemat saya, kita urus dulu yang di dalam negeri. Masih banyak anak sekolah di dalam negeri yang belum mendapatkan jatah MBG,” kata Irma, Selasa (2/6/2026), dikutip dari Suara jaringan inibalikpapan.com.

Politikus Partai NasDem itu menegaskan keberhasilan program MBG seharusnya terlebih dahulu terbukti melalui dampak nyata terhadap peningkatan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Menurutnya, fokus pemerintah saat ini sebaiknya terarah pada upaya meningkatkan imunitas anak, menekan angka stunting, serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui pemenuhan gizi yang memadai.

“Fokus dulu agar fungsi MBG dapat dibuktikan betul-betul meningkatkan imunitas dan IQ anak. Juga menurunkan tingkat kelahiran anak stunting dengan fokus pada nilai gizi yang didistribusikan di setiap SPPG,” ujarnya.

Irma tidak mempersoalkan jika anak-anak warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri memperoleh hak yang sama. Namun, ia mengingatkan pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan fiskal negara dan tantangan pengawasan program apabila penerapannya lintas negara.

“Jika bicara hak, maka anak-anak BMI di seluruh dunia juga berhak mendapatkan program yang sama. Namun, lihat juga kemampuan fiskal negara untuk bisa melaksanakan itu,” katanya.

Ia juga menilai apabila pemerintah ingin memperluas program ke luar negeri, perhatian seharusnya tidak hanya terarah ke Arab Saudi. Menurutnya, jumlah anak pekerja migran Indonesia di Malaysia jauh lebih besar dan juga membutuhkan perhatian pemerintah.

Terlalu Dini

Sementara itu, kritik juga datang dari Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI). Organisasi tersebut menilai ekspansi program MBG ke luar negeri masih terlalu dini mengingat pelaksanaannya di dalam negeri belum sepenuhnya optimal.

Ketua Umum DPP APPMBGI Abdul Rivai Ras mengatakan pihaknya mendukung upaya pemerintah memperluas manfaat program bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Namun, langkah tersebut sebaiknya pemerintah realisasi setelah berbagai persoalan di dalam negeri terselesaikan.

“Dengan kondisi saat ini, di mana hampir 30 persen dapur MBG pernah disuspend dan lebih dari 2.200 dapur masih dibekukan, serta cakupan di daerah terpencil yang masih sangat terbatas, ekspansi ke Jeddah terasa prematur,” ujar Rivai.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu seluruh sistem pelaksanaan MBG berjalan efektif di Indonesia. Terutama di wilayah-wilayah yang selama ini masih menghadapi tantangan akses terhadap layanan gizi.

Perdebatan mengenai rencana perluasan MBG muncul setelah Badan Gizi Nasional menyampaikan wacana menghadirkan program tersebut bagi siswa Indonesia di Arab Saudi. Wacana itu kemudian memunculkan diskusi mengenai prioritas anggaran, pemerataan layanan, serta kesiapan operasional program. Sebab saat ini masih terus berkembang di berbagai daerah di Indonesia.