DPR Pastikan Polri dan Kejagung Solid Usut Dugaan Korupsi Batu Bara, Tak Ada Konflik Antar-Lembaga

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Komisi III DPR RI menegaskan Polri dan Kejaksaan Agung tetap solid dalam mengusut dugaan korupsi tata kelola batu bara yang menyeret oknum aparat penegak hukum. DPR meminta publik tidak menggiring perkara tersebut sebagai konflik antar-lembaga, melainkan sebagai proses penegakan hukum terhadap individu yang diduga terlibat.

Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Al Fath usai rapat koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Sabtu (11/7/2026).

Menurutnya, pertemuan tersebut memperlihatkan komitmen kuat kedua institusi untuk bersama-sama mengungkap kasus yang menjadi perhatian publik.

“Kami sangat melihat kekompakan antara dua institusi, dalam hal ini Polri dan Kejaksaan Agung. Yang kita bicarakan hari ini adalah oknum kejaksaan dan ada dari pihak swasta yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Kedua lembaga sepakat membuka perkara ini seluas-luasnya,” ujar Rano, dikutip dari laman DPR

DPR: Kasus Menyangkut Oknum, Bukan Institusi

Politikus Fraksi PKB itu menegaskan, perkara yang sedang ditangani tidak boleh dipandang sebagai persoalan kelembagaan.

Menurutnya, penyidikan menyasar dugaan perbuatan individu sehingga proses hukum harus berjalan objektif tanpa memunculkan persepsi adanya konflik antara Polri dan Kejaksaan Agung.

Rano menilai sinergi kedua lembaga justru menjadi pesan penting bahwa pemberantasan korupsi dilakukan secara profesional, transparan, dan mengedepankan akuntabilitas.

Ia memastikan Komisi III akan terus mengawal perkembangan perkara melalui Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Penegakan Hukum yang telah dibentuk DPR.

Habiburokhman Minta Penegak Hukum Tetap Solid

Senada dengan Rano, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta seluruh aparat penegak hukum, mulai dari Polri, Kejaksaan Agung hingga TNI, menjaga soliditas dalam menangani perkara dugaan korupsi tersebut.

Menurutnya, pemberantasan korupsi merupakan salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sehingga seluruh institusi harus memiliki visi yang sama dalam menegakkan hukum.

“Perkara ini menyangkut dugaan perbuatan oknum, bukan institusi. Karena itu tidak boleh ada konfrontasi atau konflik antarsektoral. Negara membutuhkan aparat penegak hukum yang solid untuk bergerak maju,” tegas Habiburokhman.

Komisi III berharap koordinasi yang telah terjalin antara DPR, Polri, dan Kejaksaan Agung semakin memperkuat upaya pemberantasan korupsi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Editor : Abraham Johan