Komisi III DPR Bentuk Tim Pengawas Usai Febrie Adriansyah Mundur, Minta Kasus Korupsi Diusut Tuntas

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam RDPU Komisi III DPR RI di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Foto : Devi/Andri/DPR
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam RDPU Komisi III DPR RI di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Foto : Devi/Andri/DPR

JAKARTA, Inibalikpapan.comKomisi III DPR RI memastikan akan mengawal penuh proses hukum yang berkembang menyusul pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Untuk memastikan penanganan perkara berjalan transparan dan tuntas, DPR akan membentuk Tim Pengawas.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, pengunduran diri Febrie tidak boleh menjadi alasan terhambatnya proses penegakan hukum yang tengah berlangsung.

“Komisi III DPR RI berkomitmen penuh untuk mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas dan berkepastian hukum dengan membentuk Tim Pengawas,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/7/2026).

DPR Minta Proses Hukum Tetap Berjalan

Habiburokhman menekankan seluruh tahapan penyidikan harus tetap dilaksanakan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, aparat penegak hukum harus memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi meski terjadi pergantian pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung.

“Pengunduran diri tersebut tidak boleh mengendurkan ataupun menghentikan proses penegakan hukum yang sedang berlangsung,” tegasnya.

Minta Polri, Kejaksaan, dan TNI Tetap Solid

Komisi III DPR juga mengingatkan pentingnya menjaga soliditas antarlembaga penegak hukum. Habiburokhman meminta Polri, Kejaksaan Agung, dan TNI tetap memperkuat sinergi dalam menjalankan tugas negara, khususnya mendukung agenda pemberantasan korupsi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, dugaan tindak pidana korupsi harus dipandang sebagai perbuatan individu atau oknum, bukan mencerminkan institusi secara keseluruhan.

Karena itu, ia mengingatkan agar tidak muncul ego sektoral ataupun konflik antarlembaga yang justru dapat mengganggu proses penegakan hukum.

“Negara membutuhkan kekompakan aparat penegak hukumnya untuk bergerak maju. Kami di Komisi III akan terus memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal agar kerja sama antar-lembaga ini tetap kokoh dan berjalan di jalur yang benar,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.

Tim Pengawas DPR Awasi Hingga Tuntas

Pembentukan Tim Pengawas menjadi bentuk komitmen DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum, terutama terhadap perkara yang menjadi perhatian publik.

DPR berharap seluruh proses penyidikan dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum tanpa mengganggu sinergi antarlembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi.

Editor : Abraham Johan

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses