DPR Pastikan Stok BBM Aman, Masyarakat Diminta Tak Panic Buying Meski Antrean SPBU Mengular

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Komisi XII DPR RI memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. DPR pun mengimbau masyarakat tidak melakukan panic buying, karena dikhawatirkan justru memperparah antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Kepastian tersebut disampaikan Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, serta jajaran General Manager Marketing Operation Region (MOR) I-VIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

DPR: Stok BBM Nasional Mencukupi

Bambang mengatakan, berdasarkan paparan PT Pertamina Patra Niaga, stok seluruh jenis BBM di terminal dan depot nasional masih berada pada level aman.

Karena itu, masyarakat diminta tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan.

“Stok BBM kita cukup, tidak ada masalah. Kami berharap tidak terjadi panic buying, tidak terjadi antrean yang disebabkan karena masyarakat merasa khawatir barangnya tidak ada. Padahal stoknya mencukupi,” ujar Bambang, dikutip dari laman DPR.

BBM Subsidi Dipastikan Tak Naik hingga Akhir 2026

Dalam rapat tersebut, DPR juga memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami perubahan hingga berakhirnya tahun fiskal 2026.

Komisi XII DPR menegaskan akan terus mengawal komitmen pemerintah agar masyarakat tetap mendapatkan kepastian terhadap harga energi bersubsidi.

“BBM subsidi dijamin sampai tahun fiskal 2026 tidak ada perubahan. Pemerintah menjamin itu dan DPR akan terus mengawalnya,” tegas Bambang.

Antrean SPBU Dipicu Lonjakan Konsumsi

Meski stok dinyatakan aman, Komisi XII mengakui masih terjadi antrean panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir.

Berdasarkan hasil evaluasi, kondisi tersebut dipicu meningkatnya peralihan konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi.

Selain itu, terdapat indikasi penyalahgunaan BBM subsidi oleh oknum yang membeli dalam jumlah besar untuk dijual kembali kepada pihak yang tidak berhak.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPR meminta PT Pertamina Patra Niaga mempercepat distribusi BBM dengan:

• Menambah armada mobil tangki
• Memperpanjang jam operasional SPBU
• Mempercepat penyaluran BBM dari terminal ke SPBU

BPH Migas: Konsumsi Naik 15 Persen

Sementara itu, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan penyaluran BBM subsidi, baik Pertalite, Biosolar, maupun minyak tanah, masih berada dalam kondisi aman.

Namun, konsumsi BBM subsidi di sejumlah daerah meningkat sekitar 10 hingga 15 persen, sehingga memicu antrean, terutama di jalur logistik dan kawasan dengan aktivitas ekonomi tinggi.

Menurut Wahyudi, BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga juga memperketat pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi melalui operasi lapangan bersama aparat penegak hukum.

“Kami mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan secara bijak dan wajar. Kami optimistis antrean yang terjadi dapat kembali normal dalam satu hingga dua hari ke depan,” ujarnya.

Pertamina Tambah Armada Distribusi

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga menegaskan stok BBM maupun LPG nasional berada dalam kondisi lebih dari cukup.

Saat ini perusahaan telah menambah armada distribusi, personel awak mobil tangki, serta memperpanjang jam operasional SPBU untuk mempercepat penyaluran energi.

Menurutnya, tantangan utama saat ini bukan pada ketersediaan stok, melainkan kecepatan distribusi hingga ke SPBU.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah bersama DPR berharap antrean di SPBU segera teratasi sehingga masyarakat tetap dapat memperoleh BBM tanpa kendala.

Editor : Abraham Johan