DPR Soroti Kuota Subsidi Energi, SPBU Swasta Terancam PHK hingga Bangkrut

BOYOLALI, Inibalikpapan.com – Anggota Komisi XI DPR RI, Hillary Brigitta Lasut, menyoroti dampak kebijakan pembatasan kuota subsidi energi terhadap keberlangsungan usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta di berbagai daerah.

Dalam keterangannya usai kunjungan kerja spesifik Komisi XI di Fuel Terminal Boyolali, Boyolali, Jumat (22/5/2026), Hillary menegaskan bahwa kebijakan tersebut berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), menurunkan iklim investasi, hingga meningkatkan angka kemiskinan.

“Kami mendapat instruksi Presiden agar seluruh elemen, termasuk DPR, pemerintah, dan BUMN, menjaga ekonomi secara holistik,” ujarnya.

Namun di lapangan, Hillary mengaku menerima banyak keluhan dari pengelola SPBU swasta terkait pembatasan kuota subsidi oleh BPH Migas. Kondisi ini disebut berdampak langsung pada penurunan operasional usaha.

“Banyak SPBU privat mengeluhkan keterbatasan kuota. Bahkan ada yang terpaksa melakukan PHK,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Hillary juga menyoroti dampak lanjutan terhadap investor yang membangun SPBU dengan pembiayaan perbankan, termasuk dari bank Himbara. Penurunan usaha disebut telah memicu kolaps hingga berujung pada lelang aset.

“Ada investor yang menggunakan pembiayaan bank, mengalami kolaps dan akhirnya asetnya dilelang,” katanya.

Ia pun meminta PT Pertamina Patra Niaga sebagai penyalur BBM subsidi untuk lebih memperhatikan keberlangsungan sektor swasta yang menjadi mitra strategis.

Menurut Hillary, menjaga sektor privat sama pentingnya dengan menjaga distribusi subsidi energi itu sendiri. Jika diabaikan, dampaknya bisa merusak iklim investasi nasional.

“Kalau hanya fokus pada distribusi tanpa menjaga sektor privat, iklim bisnis bisa terganggu dan PHK akan meningkat,” tegas politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.

Hillary mendorong agar Pertamina Patra Niaga menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada pelaku usaha SPBU swasta, baik melalui skema margin yang lebih sehat maupun kebijakan lain yang mendukung keberlangsungan usaha.

“Mereka ini investor yang percaya kepada BUMN. Harus ada kebijakan yang menjaga keberlangsungan usaha mereka,” pungkasnya. / DPR