Harkitnas ke-118 di Kaltim: Sekda Sri Wahyuni Dorong PPID Pasok Data Lebih Cepat Sebelum Hoaks Menyerang

SAMARINDA, Inibalikpapan.com — Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 menjadi momentum krusial bagi Kalimantan Timur untuk merefleksikan arti perjuangan modern. Di era kecerdasan buatan dan transformasi teknologi yang bergerak masif, medan tempur perjuangan dinilai telah bergeser sepenuhnya ke ruang digital.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa ketahanan daerah kini sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi serta kesigapan birokrasi dalam menyajikan data yang valid.

Survive di Era Digital: Wajib Arif dan Kuat Literasi

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa esensi kebangkitan nasional saat ini harus diterjemahkan sebagai kebangkitan literasi digital publik agar tidak mudah terombang-ambing oleh pasang surut informasi palsu.

“Survive di era transformasi digital itu artinya kita semua harus memiliki kemampuan literasi digital yang kuat. Masyarakat tidak boleh mudah termakan hoaks, serta wajib bersikap arif dalam menerima maupun menyebarkan informasi di media sosial. Jangan sampai informasi yang tidak benar justru memicu kericuhan di dunia nyata,” tegas Sri Wahyuni usai memimpin upacara Harkitnas di Halaman Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (20/5/2026).

Revolusi Fungsi PPID: Sedia Data Sebelum Publik Mencari

Guna membendung penetrasi berita bohong di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Pemprov Kaltim melakukan langkah progresif dengan merombak total pola kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap instansi pemerintahan.

Sri Wahyuni meminta PPID tidak lagi bekerja dengan gaya konvensional atau pasif, melainkan harus bertransformasi menjadi garda terdepan produsen informasi digital yang responsif.

“Kalau dulu PPID lebih banyak berfokus pada penyiapan dokumen fisik ketika ada yang memerlukan, sekarang tugasnya jauh lebih luas. Publik mengakses informasi secara seketika (real-time) melalui ruang digital. Karena itu, PPID harus mampu merespons cepat di dunia maya,” urainya.

Bahkan, Sekda menargetkan sebuah strategi preventif di mana instansi pemerintah harus mampu menyajikan data krusial secara digital sebelum ruang kosong tersebut diisi oleh narasi hoaks.

“Kalau perlu, sebelum publik membutuhkan atau mencari informasi itu, datanya sudah tersedia secara terbuka di internet. Dengan begitu, masyarakat tidak sempat terpapar berita-berita hoaks karena informasi resminya sudah ada lebih awal. Itu penguatan yang saat ini terus kita kejar,” pungkas Sri Wahyuni. / Pemprov