Inflasi Balikpapan 2,5 Persen, BI Dorong TPID Jaga Harga Pangan
BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Pengendalian inflasi di daerah dinilai membutuhkan kerja sama yang lebih kuat antarpemangku kepentingan, terutama untuk menjaga harga komoditas pangan yang kerap menjadi penyumbang utama kenaikan inflasi.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan Robi Ariadi mengatakan, kondisi inflasi secara nasional maupun di Kalimantan Timur masih relatif terkendali. Namun, sejumlah komoditas pangan tetap perlu mendapat perhatian karena pergerakan harganya cenderung bergejolak pada periode tertentu.
“Isu kolaborasi selalu menjadi pesan utama. Kita perlu berbagi, perlu bertemu dan kembali memperkuat sinergi,” ujar Robi dalam paparannya, Selasa (11/8/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional secara tahunan (year-on-year/YoY) pada Juli 2026 berada di level 2,88 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi pada Juni yang tercatat sebesar 3,08 persen.
Menurut Robi, inflasi nasional pada periode tersebut lebih banyak dipengaruhi kelompok harga yang diatur pemerintah atau administered prices. Sementara itu, inflasi inti dan kelompok pangan bergejolak (volatile food) masih berada di bawah batas 2,5 persen.
Kondisi tersebut berbeda dengan dinamika inflasi di Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Dua daerah tersebut menjadi wilayah pantauan inflasi di Kalimantan Timur.
Robi menyebut, tekanan inflasi di Balikpapan dan PPU justru lebih banyak berasal dari kelompok volatile food. Komoditas seperti cabai, daging ayam, beras, hortikultura, ikan laut, dan sejumlah bumbu dapur menjadi perhatian karena harganya dapat berubah mengikuti pasokan dan permintaan.
“Untuk Balikpapan dan PPU, pendorong inflasinya berbeda dengan nasional. Kalau nasional didorong administered prices, di daerah justru kelompok volatile food,” katanya.
Hingga Juli 2026, inflasi secara year-to-date (YTD) di Balikpapan tercatat sekitar 2,5 persen. Sementara PPU sudah mendekati 3 persen.
Robi mengatakan, masih terdapat waktu lima bulan hingga akhir tahun untuk menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5 persen plus-minus 1 persen.
Menurut dia, periode musiman seperti Ramadan, Idulfitri, Natal, dan Tahun Baru perlu diantisipasi sejak awal. Pada periode tersebut, sejumlah komoditas pangan seperti cabai, daging ayam, dan beras biasanya mengalami peningkatan permintaan yang dapat mendorong kenaikan harga.
Karena itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diminta memperkuat koordinasi, terutama dalam memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan.
“Setiap kali inflasi naik di Balikpapan maupun PPU, pendorong utamanya adalah volatile food. Beras, misalnya, pada bulan ini turut menjadi penyumbang inflasi di Balikpapan,” ujar Robi.
Pengendalian inflasi, lanjut dia, pada akhirnya bukan hanya soal menahan kenaikan harga. Lebih dari itu, menjaga harga tetap terjangkau berarti menjaga daya beli masyarakat.
Kolaborasi antara pemerintah, TPID, pelaku usaha, dan pihak terkait menjadi penting agar persoalan pasokan dapat ditangani sebelum berkembang menjadi tekanan harga. Dengan begitu, stabilitas harga dapat dijaga sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih tenang.
Sebab, seperti halnya cinta yang membutuhkan perhatian dan kepedulian agar tetap tumbuh, menjaga kestabilan harga juga membutuhkan kerja bersama dan konsistensi. Inflasi mungkin bergerak mengikuti banyak faktor, tetapi dampaknya kepada masyarakat dapat ditekan ketika semua pihak memilih untuk tidak berjalan sendiri-sendiri.***
Penulis : Samsul
Editor : Ramadani
BACA JUGA
