Top Header Ad

Keracunan Massal di SD Sukoharjo, DPR Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis

Pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMP 18 Banjarmasin, Senin (6/1/2025).
Pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMP 18 Banjarmasin, Senin (6/1/2025). (Foto: Jejakrekam)

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Kasus keracunan massal yang menimpa 50 siswa SD Dukuh 03, Sukoharjo, pada 16 Januari 2025 lalu menjadi sorotan tajam. Insiden ini terjadi setelah para siswa mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin, mendesak evaluasi mendalam terkait sistem pengawasan dan kontrol kualitas dalam program MBG. Menurutnya, kejadian ini menunjukkan adanya celah serius dalam pengelolaan kualitas makanan yang didistribusikan kepada anak-anak.

“Pengawasan ketat dan transparansi dalam seluruh rantai pasok makanan sangat penting agar insiden seperti ini tidak terulang,” tegas Alifudin dalam keterangannya dikutip inibalikpapan

Peran Pengawasan dan Evaluasi Katering

Alifudin meminta pihak terkait, termasuk penyedia katering, untuk bertanggung jawab penuh atas insiden ini. Ia menekankan pentingnya mematuhi standar keamanan pangan yang berlaku serta pengawasan dari hulu ke hilir, mulai dari produksi hingga distribusi makanan.

“Katering yang bekerja sama dengan program MBG harus memiliki sistem kontrol yang memadai untuk memastikan makanan aman dan berkualitas,” ujarnya.

Ia juga mengimbau pihak sekolah, dinas kesehatan, dan instansi terkait untuk memperketat pengawasan terhadap makanan yang diberikan kepada siswa.

Evaluasi Program MBG untuk Masa Depan

Menurut Alifudin, kejadian ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem pengawasan dan penjaminan kualitas dalam program MBG.

“Sistem pengawasan yang lebih baik harus dibangun. Kebersihan dan keamanan makanan harus menjadi prioritas, karena kepercayaan masyarakat terhadap program ini sangat penting,” katanya.

BACA JUGA :

Ia juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kontrak katering dan performa penyedia layanan untuk memastikan tidak ada kelalaian di masa depan.

Langkah Konkret untuk Cegah Insiden Serupa

Sebagai langkah preventif, Alifudin mengajak pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat kerja sama lintas sektor, termasuk dengan sekolah, dinas kesehatan, dan pihak katering.

“Semua pihak harus berkomitmen terhadap kualitas dan keamanan pangan. Kita tidak boleh lagi mengorbankan kesehatan anak-anak karena kelalaian atau kurangnya pengawasan,” tegasnya.

Komisi IX DPR RI, lanjut Alifudin, akan terus memantau proses investigasi terkait kasus ini dan mendesak agar langkah konkret segera dilakukan.

“Kami berharap kejadian ini menjadi pelajaran penting dan momentum untuk memperbaiki program-program bantuan sosial yang melibatkan distribusi pangan di masa mendatang,” tutupnya.

Tinggalkan Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.