Kerja Sama dengan Karo dan Bulukumba, Balikpapan Perkuat Pasokan Pangan untuk Tekan Inflasi

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Pemerintah Kota Balikpapan memperkuat kerja sama antardaerah untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus mengendalikan inflasi. 

Langkah tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Kesepakatan Kerja Sama (KAD) dengan Pemerintah Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dan Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Penandatanganan kerja sama tersebut dirangkai dengan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan, Selasa (11/8/2026).

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan, kerja sama antardaerah menjadi penting karena Balikpapan merupakan kota jasa dengan keterbatasan lahan pertanian. Kondisi itu membuat kebutuhan pangan masyarakat masih sangat bergantung pada pasokan dari daerah lain.

“Kerja sama antardaerah menjadi salah satu strategi utama dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengendalikan inflasi,” kata Rahmad dalam sambutannya.

Menurut dia, pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan hanya dengan kebijakan di dalam wilayah Balikpapan. Kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, dan pemangkasan rantai pasok membutuhkan kolaborasi dengan daerah penghasil pangan.

Hingga Juli 2026, inflasi Balikpapan tercatat 0,25 persen secara bulanan atau month to month. Sementara secara tahunan atau year on year mencapai 3,06 persen. Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional, tetapi lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,88 persen.

Adapun inflasi tahun kalender Balikpapan hingga Juli 2026 tercatat 2,50 persen.

Rahmad menyebut tekanan inflasi antara lain dipengaruhi penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi, kenaikan harga base oil dunia, fluktuasi nilai tukar rupiah, peningkatan biaya logistik, serta kenaikan harga bahan baku.

Dalam kerja sama tersebut, Kabupaten Karo memiliki posisi strategis karena dikenal sebagai salah satu sentra produksi hortikultura nasional. Daerah itu menghasilkan sejumlah komoditas seperti cabai, tomat, kentang, kubis, wortel, dan bawang.

Sementara Kabupaten Bulukumba memiliki potensi pada sektor perikanan, peternakan, dan pertanian yang dinilai dapat mendukung kebutuhan pangan masyarakat Balikpapan.

Rahmad berharap kerja sama tersebut tidak berhenti pada penandatanganan dokumen. Pemerintah daerah diminta segera menerjemahkannya dalam rencana kerja konkret, mulai dari penguatan jejaring distribusi hingga pertukaran informasi mengenai produksi dan harga.

“Jangan sekadar penandatanganan dokumen, tetapi benar-benar diwujudkan dalam aksi nyata,” ujarnya.

Pemkot Balikpapan bersama TPID juga telah menjalankan berbagai program pengendalian inflasi, seperti Gerakan Pangan Murah, pasar murah, operasi pasar, penyebaran bibit hortikultura, pemantauan harga harian, penguatan kios penyeimbang, hingga business matching dengan pelaku usaha dan kelompok tani.

Di tengah tantangan perubahan iklim, dinamika harga energi, ketergantungan pasokan dari luar daerah, serta meningkatnya kebutuhan pangan, pemerintah menilai kolaborasi menjadi kunci.

Bagi masyarakat, kerja sama tersebut diharapkan bukan sekadar urusan administrasi antarpemerintah. Tujuan akhirnya adalah memastikan pangan tetap tersedia, harga lebih terjangkau, dan distribusi berjalan lancar.

Sebab, ketika pemerintah daerah saling menguatkan, manfaatnya seharusnya kembali kepada masyarakat. Pada akhirnya, ketahanan pangan bukan hanya tentang menjaga angka inflasi, tetapi tentang menjaga kehidupan dan kesejahteraan keluarga.***

Penulis : Samsul

Editor : Ramadani