Komisi VI DPR Minta Pemerintah dan PLN Transparan Soal Pemadaman Listrik Bergilir di Daerah

Gardu Induk (GI) Talisayan yang dibangun PLN UIP Kalimantan Bagian Timur menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem kelistrikan guna menjaga keandalan pasokan listrik di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (foto : PLN)

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta pemerintah bersama PT PLN (Persero) memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa waktu terakhir.

Menurutnya, kejelasan informasi diperlukan untuk mengurangi keresahan publik yang terdampak gangguan pasokan listrik tersebut.

“Pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah daerah semakin sering terjadi dan sangat membebani masyarakat,” ujar Mufti, Jumat (19/6/2026).

Diketahui, pemadaman listrik bergilir terjadi di sejumlah wilayah sejak awal Juni 2026. PLN menyebut gangguan pada pembangkit dan pemeliharaan sistem menjadi penyebab berkurangnya kapasitas pasokan listrik, sehingga dilakukan manajemen beban di beberapa daerah.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui adanya kendala pasokan batu bara kalori menengah yang dibutuhkan sejumlah pembangkit listrik.

Menanggapi kondisi tersebut, Mufti menilai pemerintah dan PLN harus menyampaikan informasi secara utuh dan terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

“Pemerintah dan PLN harus memberikan penjelasan secara transparan dan komprehensif terkait pemadaman listrik bergilir ini,” tegasnya.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu juga menyoroti dampak luas pemadaman listrik, mulai dari terganggunya aktivitas rumah tangga, pendidikan, hingga kegiatan ekonomi masyarakat.

Ia menilai pemadaman yang terjadi berulang dan dalam durasi panjang berpotensi menimbulkan kerugian, terutama bagi pelaku usaha kecil dan UMKM yang sangat bergantung pada pasokan listrik.

“Pemadaman listrik yang berlangsung lama tentu menimbulkan kerugian, baik materiil maupun nonmateriil bagi masyarakat,” ujarnya.

Mufti menegaskan bahwa layanan ketenagalistrikan harus menjadi perhatian serius pemerintah dan PLN, mengingat listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan sektor ketenagalistrikan tidak hanya diukur dari kinerja bisnis BUMN, tetapi juga dari kualitas layanan yang dirasakan publik.

“Transformasi BUMN harus menghadirkan layanan yang andal. Di sektor listrik, ukuran utamanya adalah stabilitas pasokan yang dirasakan masyarakat,” katanya.

Karena itu, Mufti meminta pemerintah dan PLN segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut agar pemadaman bergilir tidak terus berulang di masa mendatang.

“Masyarakat membutuhkan kepastian dan solusi nyata,” pungkasnya.

Sumber : DPR

Editor : Abraham Johan