Pemerintah Siapkan Deregulasi Sektor Riil, Termasuk Revisi Peraturan Impor

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terkait regulasi tarif dagang Indonesia dengan AS dan negara mitra lainnya bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Seskab Teddy Indra Wijaya. (Foto: Humas Kemenko Perekonomian)

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta, untuk membahas respons strategis terhadap dinamika ekonomi global.

Fokus utama rapat adalah penyesuaian kebijakan tarif perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) dan penguatan kerja sama ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

Menurut Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, salah satu langkah konkret yang tengah disiapkan pemerintah adalah deregulasi sektor riil, termasuk revisi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 terkait kebijakan impor.

Dorong Ekspor-Impor Lebih Fleksibel dan Kompetitif

“Revisi ini diarahkan untuk pengaturan yang lebih sektoral, sehingga memperbesar fleksibilitas pelaku usaha. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya memangkas hambatan perizinan guna menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif,” kata Haryo dalam keterangan resminya, dikutip dari Info Publik.

Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan global. Deregulasi diyakini akan meningkatkan daya saing sektor riil, membuka ruang investasi, dan memperkuat ketahanan ekonomi dalam negeri.

Penguatan Hubungan Dagang RI-AS Jadi Prioritas

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga menyoroti kemajuan signifikan dalam dialog perdagangan Indonesia–Amerika Serikat. Pemerintah melihat potensi besar dalam membangun kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

“Perundingan antara tim negosiator Indonesia dan AS kini berlangsung intensif, menjajaki berbagai opsi permintaan dan penawaran. Ini penting untuk memastikan posisi Indonesia tetap strategis di kancah perdagangan global,” ujar Haryo.

Lebih lanjut, Indonesia juga telah menerima dukungan positif dari United States Secretary of the Treasury dan United States Trade Representative (USTR) terhadap inisiatif penguatan kerja sama bilateral. Hal ini dinilai sebagai sinyal kuat kepercayaan mitra strategis terhadap stabilitas dan potensi ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto./Info Publik