Pemprov Kaltim Siapkan Strategi Hadapi Pemangkasan TKD 2026

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Pemerintah Pusat akan melakukan pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) tahun depan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi fiskal nasional.

Kebijakan ini akan berdampak pada seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kaltim yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian nasional melalui sektor sumber daya alam.

Meski demikian, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum) menegaskan, Pemprov Kaltim tetap optimistis dan siap menghadapi kebijakan tersebut.

“Memang rencana pemangkasan akan dilakukan. Tetapi kami optimis, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Pemprov Kaltim akan terus berupaya memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat,” tegas Gubernur Harum

Kaltim Kena Dampak Pemotongan DBH dan TKD

Menurut Gubernur Harum, pemangkasan yang dilakukan pemerintah pusat bukan hanya menyasar provinsi, tetapi juga seluruh kabupaten dan kota di Kaltim, termasuk pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi daerah penghasil SDA.

Kebijakan tersebut, kata Harum, menjadi perhatian serius seluruh kepala daerah. Ia menegaskan Pemprov Kaltim bersama pemerintah provinsi lain akan memperjuangkan agar besaran pemotongan tidak terlalu signifikan, terutama bagi daerah yang berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Efisiensi Bukan Alasan Mengurangi Pelayanan Publik

Gubernur Harum menegaskan, efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk menurunkan kualitas layanan publik.

“Pemprov Kaltim akan mengatur strategi ulang agar keuangan yang terbatas tetap mampu melaksanakan pelayanan publik dan memberikan manfaat besar bagi rakyat,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai kunci menjaga stabilitas fiskal Kaltim di tengah tekanan fiskal nasional.

Kaltim Tetap Jadi Penopang Ekonomi Nasional

Kaltim, yang dikenal sebagai salah satu daerah penyumbang terbesar bagi perekonomian Indonesia melalui sektor migas, batu bara, dan sawit, disebut harus tetap berdiri tegak meski menghadapi tantangan fiskal.

“Benua Etam tidak boleh lemah. Kita harus tetap produktif dan mandiri meskipun menghadapi kebijakan efisiensi anggaran,” pungkas Gubernur Harum. / Pemprov