Pendataan Perlindungan Sosial Dikebut, Pemkot Balikpapan Siapkan Strategi Jemput Bola

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota Balikpapan terus mempercepat pelaksanaan pendataan Digitalisasi Perlindungan Sosial yang menjadi bagian dari program nasional Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pendataan yang dimulai sejak awal Juni 2026 itu ditargetkan selesai pada akhir Juli agar seluruh data masyarakat dapat terintegrasi dalam satu sistem nasional.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengatakan digitalisasi perlindungan sosial merupakan langkah penting untuk mewujudkan satu data yang akurat sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah.

“Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri berharap seluruh pemerintah daerah menerapkan digitalisasi perlindungan sosial dalam satu data. Sejumlah daerah telah melaksanakannya dengan baik, dan di Balikpapan program ini juga sudah dimulai serta beberapa waktu lalu telah resmi diluncurkan di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC Dome),” ujar Bagus, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, keberadaan satu data nasional akan memudahkan pemerintah dalam memetakan kondisi masyarakat sehingga program bantuan dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran.

“Kalau datanya sudah satu dan valid, pemerintah akan lebih mudah menentukan siapa yang memang berhak menerima bantuan. Ini juga menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan sosial ke depan,” katanya.

Untuk mempercepat proses pendataan, Pemerintah Kota Balikpapan telah menerjunkan sekitar 360 agen yang melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah. Para petugas bertugas mencocokkan data masyarakat agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

“Petugas datang langsung ke rumah-rumah warga. Mereka melakukan pendataan agar informasi yang masuk benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat. Jadi kami ingin data yang terkumpul benar-benar valid,” jelas Bagus.

Ia menambahkan, hasil pendataan tersebut nantinya akan menjadi dasar penyaluran berbagai program pemerintah, mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), hingga pemetaan tingkat kemiskinan dan kebutuhan perlindungan sosial lainnya.

“Semua data dari kabupaten dan kota di Indonesia nantinya akan masuk ke server Kemendagri. Dengan begitu pemerintah pusat maupun daerah memiliki basis data yang sama sehingga kebijakan yang diambil akan lebih tepat sasaran,” ucapnya.

Namun demikian, pelaksanaan pendataan di lapangan masih menemui sejumlah kendala. Salah satunya adalah banyak warga yang tidak berada di rumah ketika petugas datang melakukan pendataan pada jam kerja.

“Memang ada kendala karena saat siang hari sebagian warga bekerja sehingga petugas tidak bisa bertemu langsung. Ini yang sedang kami cari solusinya agar target pendataan tetap tercapai,” katanya.

Pantau Secara Berkala

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Balikpapan terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memberikan target harian kepada setiap agen agar progres pendataan dapat dipantau secara berkala.

“Kami meminta setiap agen memiliki target harian yang jelas. Dengan begitu perkembangan pendataan bisa terus dievaluasi dan apabila ada kendala bisa segera dicarikan solusi,” ujar Bagus.

Ia juga mengusulkan agar jadwal pendataan dibuat lebih fleksibel sehingga petugas dapat bekerja pada sore hingga malam hari saat masyarakat sudah berada di rumah.

“Kalau memang siang hari sulit bertemu warga, kenapa tidak dilakukan sore atau malam. Yang penting masyarakat bisa ditemui dan datanya bisa dikumpulkan dengan baik,” tuturnya.

Bagus menegaskan apabila target harian masih sulit dipenuhi, Pemerintah Kota Balikpapan tidak menutup kemungkinan menambah jumlah petugas di lapangan.

“Kalau target harian masih sulit dicapai, maka jumlah agen di lapangan perlu ditambah. Yang terpenting adalah seluruh masyarakat dapat terdata dengan baik sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan pemerintah,” tegasnya.

Ia pun mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan pendataan dengan menerima kedatangan petugas dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi sebenarnya.

“Kami berharap masyarakat bisa menerima petugas dengan baik dan memberikan data yang benar. Semakin akurat data yang dimiliki, semakin tepat pula program bantuan yang akan diterima masyarakat,” pungkasnya.(***/Adv Diskominfo Balikpapan).

Penulis : Samsul

Editor : Ramadani