Ratusan Ribu KK di Balikpapan Diperbarui, Data Salah Bisa Bikin Warga Kehilangan Bantuan Sosial

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com — Sekitar 268.000 kepala keluarga (KK) di Balikpapan menjadi sasaran pemutakhiran data kependudukan. Hingga kini, prosesnya baru mencapai sekitar 22 persen dan Pemerintah Kota Balikpapan menargetkan seluruh pendataan rampung dalam dua hingga tiga bulan ke depan.

Bagi Pemkot Balikpapan, pekerjaan ini bukan sekadar memperbarui data administrasi. Data tersebut akan menjadi salah satu dasar untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial benar-benar masuk dalam sasaran program pemerintah.

Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengatakan, identifikasi dan pemutakhiran data kependudukan digital terus dilakukan, termasuk untuk masyarakat yang masuk dalam kelompok sasaran perlindungan sosial, seperti desil 1 hingga 4.

“Data harus mutakhir, tepat sasaran, dan memudahkan pendataan untuk berbagai program nasional yang berkaitan dengan perlindungan sosial,” kata Bagus.

Data Salah Bisa Berdampak ke Bantuan Warga

Bagus menilai persoalan data memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Warga yang seharusnya menerima bantuan berpotensi terlewat jika tidak tercatat dengan benar. Sebaliknya, bantuan juga harus dipastikan tidak diberikan kepada warga yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria.

“Jangan sampai ada masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru tidak terdata. Sebaliknya, jangan sampai bantuan diberikan kepada yang tidak berhak. Karena itu, data harus benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat,” ujarnya.

Untuk mempercepat pemutakhiran, Pemkot Balikpapan melibatkan agen pendataan bersama komunitas ojek daring, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai kelompok masyarakat.

Pelibatan tersebut dilakukan karena kondisi warga di lapangan tidak selalu dapat tergambarkan hanya melalui dokumen administrasi. Verifikasi langsung di lingkungan masyarakat diharapkan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi warga.

Hal itu disampaikan Bagus saat menerima kunjungan Komisi II DPR RI Fraksi PKS, K.H. Asep, bersama jajaran Kementerian Dalam Negeri yang datang untuk melihat perkembangan pemutakhiran data perlindungan sosial di Balikpapan.

Menurut Bagus, kunjungan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi sekaligus mengevaluasi perkembangan pendataan di daerah.

Ia mengatakan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih akurat.

Dengan progres sekitar 22 persen dari total 268.000 KK, Pemkot Balikpapan masih memiliki pekerjaan besar untuk menuntaskan seluruh pemutakhiran dalam dua hingga tiga bulan ke depan.

“Ini menjadi titik awal untuk menghadirkan data yang lebih akurat bagi kesejahteraan masyarakat Balikpapan,” katanya.***