Skandal Love Scamming di Rutan, DPR Desak Pemecatan Tidak Hormat 5 Oknum Petugas

JAKARTA, Inibalikpapan.com — Skandal besar yang mengguncang sistem pemasyarakatan di Lampung Utara memicu reaksi keras dari Senayan. Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendesak tindakan tegas berupa pemecatan tidak hormat bagi lima petugas Rutan Kelas IIB Kotabumi yang diduga menjadi otak sekaligus fasilitator sindikat love scamming dari balik jeruji.

Pengkhianatan Kewenangan: 137 Tahanan Terlibat

Kasus ini mencoreng wajah hukum Indonesia setelah 137 tahanan terindikasi kuat menjalankan aksi penipuan asmara daring yang merugikan ratusan korban dengan total nilai mencapai Rp1,4 miliar.

“Petugas yang seharusnya menjaga keamanan justru diduga menjadi bagian dari pelaku kejahatan. Ini pengkhianatan terhadap kewenangan dan merusak kepercayaan publik. Tidak ada kompromi, petugas terlibat harus dipecat dan diproses hukum berat!” tegas Mafirion dalam keterangan resminya, Selasa (12/5/2026).

Temuan Fantastis: 156 Ponsel di Balik Jeruji

Terbongkarnya jaringan ini bermula dari penggeledahan yang menemukan 156 unit telepon seluler di tangan para tahanan. Mafirion menyoroti betapa lumpuhnya pengawasan internal sehingga barang terlarang tersebut bisa masuk dalam jumlah masif.

• Modus Operandi: Para tahanan diduga difasilitasi oknum petugas untuk mendapatkan akses komunikasi guna mencari korban melalui aplikasi kencan.
• Celah Keamanan: Mafirion menilai lolosnya ratusan ponsel membuktikan adanya celah keamanan yang sengaja dibuka oleh oknum aparat demi keuntungan pribadi.
• Pusat Kejahatan: “Rutan seharusnya menjadi tempat pembinaan, bukan malah menjadi pusat pengendalian kejahatan,” ujar Politisi Fraksi PKB tersebut.

Desak Pemeriksaan Menyeluruh di Seluruh Lapas

DPR RI meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak berhenti pada kasus di Kotabumi. Mafirion mencurigai pola serupa kemungkinan terjadi di lapas atau rutan lain dengan jaringan yang lebih luas.

Ia menuntut transparansi penuh untuk mengungkap apakah ada keterlibatan pejabat dengan kewenangan lebih tinggi. “Jangan sampai pengusutan hanya berhenti di permukaan. Kami minta pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan tidak ada jaringan serupa yang beroperasi di rutan lain,” pungkasnya. / DPR