Sopir Dinas Terseret Kasus Narkoba, Pemkot Balikpapan Siap Perketat Seleksi Driver Outsourcing

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com– Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan bakal memperketat seleksi dan pengawasan sopir kendaraan dinas pejabat usai sopir Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) diamankan Ditresnarkoba Polda Kaltim dalam kasus narkotika yang ditemukan di mobil dinas.

Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengatakan, evaluasi dilakukan agar proses penyaringan tenaga outsourcing, khususnya pengemudi pejabat, benar-benar berjalan lebih ketat.

“Untuk eselon II itu ada fasilitas yang melekat. Mobil memang disiapkan oleh outsourcing,” kata Bagus saat ditemui di Hotel Novotel Balikpapan, Sabtu (12/9/2026).

Bagus menjelaskan, selama ini kebutuhan sopir kendaraan dinas, petugas keamanan hingga cleaning service dipenuhi melalui perusahaan outsourcing.

Meski proses rekrutmen menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa, kepala OPD sebagai pengguna layanan tetap berhak melakukan asesmen sebelum sopir mulai bertugas.

Asesmen itu bisa berupa wawancara sederhana untuk mengetahui latar belakang, karakter hingga motivasi calon pengemudi.

“Kalau diwawancarai kan tahu, misalnya nama, asal dari mana, motivasi kerja seperti apa. Itu berhak yang akan menggunakan jasa driver tersebut,” ujarnya.

Psikotes Jadi Sorotan

Kasus yang menjerat sopir kendaraan dinas ini, menurut Bagus, menjadi alarm bagi Pemkot untuk mengecek ulang kualitas sistem seleksi perusahaan outsourcing.

Ia menilai perusahaan penyedia jasa seharusnya memiliki tahapan seleksi yang lebih ketat, termasuk wawancara dan psikotes sebelum menempatkan personel.

“Kalau ada kejadian seperti kemarin, mestinya dari awal filternya dari perusahaan outsourcing. Perusahaan yang profesional biasanya ada psikotes dan wawancara,” katanya.

Pemkot Balikpapan juga akan membahas persoalan ini bersama perangkat daerah terkait, terutama Bagian Umum yang menangani penyediaan sopir dan pengelolaan kendaraan dinas.

Evaluasi nantinya bisa mencakup pengetatan syarat bagi perusahaan outsourcing hingga pemeriksaan tambahan terhadap calon sopir sebelum ditempatkan.

“Kalau perlu kita perketat lagi seleksinya,” tegas Bagus.

Meski begitu, ia menegaskan kejadian ini tidak serta-merta menunjukkan sistem outsourcing yang berjalan selama ini gagal total. Menurutnya, perbaikan tetap diperlukan agar potensi kasus serupa bisa dicegah sejak tahap seleksi.

“Ini bukan kita kecolongan, tapi memang kita sudah melakukan hal yang terbaik. Ternyata masih ada hal yang terjadi, dan kita berharap ke depan tidak akan terjadi lagi,” tutupnya.***