Titik Hotspot Kalbar Anjlok 71 Persen, Kalteng Kini Tertinggi Nasional

JAKARTA, Inibalikpapan.com — Kabar baik datang dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat. Jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence di provinsi tersebut anjlok 71 persen dalam sehari.

Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan (ekemnhut) hingga Kamis (10/9/2026) pukul 21.05 WIB, hotspot high confidence di Kalimantan Barat turun dari 134 titik menjadi 39 titik.

Namun, penurunan di Kalimantan Barat terjadi ketika kondisi karhutla secara nasional justru bergerak sebaliknya. Jumlah hotspot high confidence di Indonesia meningkat dari 395 titik pada 9 September menjadi 569 titik pada 10 September 2026.

Kalimantan Tengah kini menjadi wilayah dengan hotspot high confidence terbanyak di antara enam provinsi prioritas pengendalian karhutla.

Tercatat 96 hotspot di Kalimantan Tengah, disusul Kalimantan Barat 39 titik, Sumatera Selatan 34 titik, Riau 18 titik, Kalimantan Selatan 9 titik, dan Jambi 2 titik.

Data tersebut bersumber dari pemantauan satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20.

Kalteng Jadi Titik Perhatian Baru

Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan kini memperkuat pengendalian karhutla di Kalimantan Tengah. Patroli, groundcheck, pemadaman, penyekatan penjalaran api, mopping up, hingga pendinginan terus dilakukan untuk mencegah api kembali menyala.

Kementerian Kehutanan mengingatkan bahwa angka hotspot tidak bisa langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran.

Hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit. Satu kejadian kebakaran dapat menghasilkan beberapa titik hotspot sehingga setiap indikasi tetap harus diverifikasi melalui pengecekan langsung di lapangan.

Kondisi hotspot juga sangat dinamis karena dipengaruhi cuaca dan kondisi bahan bakar di lapangan.

53 Armada Udara Disiagakan

Untuk memperkuat operasi di enam provinsi prioritas, pemerintah menyiagakan 53 armada udara.

Sebanyak 34 armada digunakan untuk operasi water bombing, sedangkan 19 armada lainnya dikerahkan untuk patroli udara dan mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Armada tersebut disiapkan untuk operasi di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Pengerahan armada disesuaikan dengan hasil pemantauan hotspot, verifikasi kondisi lapangan, perkembangan api, serta kondisi meteorologis.

OMC juga tetap disiagakan untuk memanfaatkan potensi awan yang memenuhi persyaratan guna membantu pembasahan lahan dan mendukung operasi pengendalian karhutla.

Bara di Gambut Masih Mengancam

Pengendalian menjadi lebih sulit pada kawasan gambut. Api dapat bertahan sebagai bara di bawah permukaan tanah meski kobaran api sudah tidak terlihat.

Karena itu, pendinginan dan pembasahan terus dilakukan di kawasan gambut untuk mencegah munculnya kembali titik api.

Selain hotspot dan kondisi api, pemerintah juga memantau kualitas udara, sebaran asap, cuaca, curah hujan, hingga jarak pandang.

Sebagian besar wilayah Indonesia masih berada pada kategori kualitas udara baik hingga sedang. Namun, sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan masih mengalami kualitas udara tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Bahkan, sebagian area di Kalimantan terpantau masuk kategori berbahaya.

Asap Masih Ganggu Jarak Pandang Pontianak

Dampak asap juga masih terlihat dari kondisi jarak pandang di sejumlah wilayah.

Berdasarkan pengamatan meteorologi penerbangan BMKG pada 10 September 2026 pukul 10.00 WIB, Pontianak hanya memiliki jarak pandang sekitar 1,2 kilometer dengan kondisi berasap.

Palangka Raya juga masih terdampak dengan jarak pandang sekitar 3 kilometer dan kondisi berasap. Sementara itu, Jambi memiliki jarak pandang sekitar 2 kilometer dengan kondisi berasap.

Kondisi berbeda terlihat di Pekanbaru yang memiliki jarak pandang sekitar 6 kilometer dengan kondisi cerah berawan. Palembang memiliki jarak pandang 10 kilometer atau lebih, sedangkan Banjarmasin pada pengamatan pukul 11.00 WITA juga tercatat memiliki jarak pandang 10 kilometer atau lebih dengan kondisi cerah berawan.

Kementerian Kehutanan menilai Pontianak dan Palangka Raya masih perlu mendapat perhatian karena jarak pandang terbatas dan kondisi berasap.

Meski demikian, jarak pandang dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti konsentrasi asap, arah dan kecepatan angin, kelembapan, hujan, serta perkembangan kebakaran.

Pemerintah bersama TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan para pihak lainnya akan terus mengintegrasikan pemantauan hotspot, api di lapangan, kualitas udara, cuaca, curah hujan, sebaran asap, dan jarak pandang untuk menentukan prioritas operasi.

Masyarakat juga diminta tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.

Jika menemukan asap, titik api, atau indikasi kebakaran, masyarakat diminta segera melaporkannya agar dapat ditangani sedini mungkin.

Editor : Abraham Johan