Rudy Mas’ud Ubah Birokrasi Kaltim seperti Perusahaan, Tony Rosyid: Banyak yang Mulai Tak Nyaman

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com – Rudy Mas’ud bukan cuma ramai karena polemik mobil dinas Rp8,5 miliar atau sebutan “gubernur konten” untuk Dedi Mulyadi. Di balik kontroversi itu, Gubernur Kalimantan Timur tersebut dinilai sedang mencoba mengubah birokrasi Kaltim dengan gaya ala perusahaan, dan perubahan itu mulai memunculkan benturan politik hingga kegelisahan internal ASN.

Pandangan itu disampaikan Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Tony Rosyid saat mengulas gaya kepemimpinan Rudy Mas’ud di Kalimantan Timur.

Menurut Tony, banyak publik selama ini hanya melihat Rudy dari kontroversi yang muncul di media sosial. Padahal ada pola kepemimpinan yang mulai dibangun di internal pemerintahan.

Tony menilai Rudy membawa pola kerja dunia usaha ke lingkungan birokrasi Pemprov Kaltim.

Salah satunya melalui sistem KPI atau Key Performance Indicator, di mana setiap program harus memiliki target kerja, evaluasi, hingga ukuran capaian yang jelas.

“Rudy Mas’ud memimpin Kaltim dengan gaya wiraswasta. Karena dia lahir dan besar sebagai leader perusahaan-perusahaan swasta miliknya. Dalam memimpin perusahaan, Rudy Mas’ud menerapkan standar KPI. Dan terbukti berhasil,” ujar Tony dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5/2026).

Ia menyebut setiap Senin pagi Rudy rutin melakukan briefing bersama seluruh OPD untuk mengevaluasi progres pekerjaan.

Menurut Tony, pola seperti ini membuat sebagian ASN harus beradaptasi dengan ritme kerja baru yang lebih ketat dan terukur.

“Birokrasi kita selama ini cenderung administratif dan longgar. Ketika ritmenya berubah, tentu ada yang merasa tidak nyaman,” katanya.

Tony juga menyinggung munculnya dugaan kebocoran informasi internal yang belakangan ramai menjadi konsumsi media sosial.

Meski demikian, ia tidak menyebut secara spesifik pihak yang dimaksud.

Polemik Mobil Dinas Bikin Nama Rudy Meledak

Nama Rudy Mas’ud sebelumnya ramai diperbincangkan secara nasional setelah muncul polemik pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar.

Isu tersebut berkembang cepat di media sosial hingga sempat disinggung Presiden Prabowo Subianto.

Meski akhirnya pembelian kendaraan dibatalkan dan mobil dikembalikan, polemik telanjur melebar ke berbagai isu lain.
Mulai dari renovasi rumah dinas, anggaran laundry pakaian, hingga kursi pijat.

Namun Pemprov Kaltim telah memberikan klarifikasi terkait sejumlah isu tersebut.

Pemprov menjelaskan anggaran Rp25 miliar bukan untuk satu rumah dinas, melainkan lima gedung selama dua tahun.

Begitu pula anggaran laundry Rp450 juta yang disebut diperuntukkan bagi enam gedung, bukan khusus pakaian gubernur.

Sementara isu kursi pijat Rp125 juta juga telah dibantah pemerintah provinsi.

Karena berkaitan dengan angka besar dan pejabat publik, isu tersebut cepat menyebar dan menjadi perhatian publik nasional.

Hubungan dengan DPRD Mulai Memanas

Di sisi lain, hubungan Rudy Mas’ud dengan DPRD Kaltim juga mulai menjadi sorotan.

Tony Rosyid menilai salah satu pemicunya adalah kebijakan pemangkasan sebagian anggaran pokok pikiran atau pokir DPRD.

Menurutnya, Rudy ingin anggaran daerah lebih difokuskan pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Ketika ada perubahan pola anggaran dan pengawasan yang lebih ketat, tentu ada pihak yang merasa terganggu,” ujarnya.

Kebijakan tersebut bahkan disebut ikut memunculkan wacana hak angket di DPRD Kaltim.

Mahakam Ulu Jadi Simbol Politik Pelayanan

Di tengah berbagai kontroversi itu, Rudy Mas’ud juga mulai menjalankan sejumlah program prioritas di Kaltim.

Salah satu yang paling banyak disorot adalah pembangunan akses jalan menuju Mahakam Ulu.

Wilayah perbatasan tersebut selama puluhan tahun dikenal kesulitan akses darat.

Harga barang mahal, distribusi logistik sulit, dan mobilitas warga sangat terbatas.

Menariknya, Rudy justru kalah suara di wilayah tersebut saat Pilkada lalu.

Namun pembangunan tetap dilakukan. Tony menilai langkah itu menjadi pesan bahwa kepala daerah harus melayani seluruh masyarakat tanpa melihat basis politik.

Pendidikan Gratis hingga Internet Desa

Selain infrastruktur, Rudy juga mulai menggagas program pendidikan gratis bagi warga ber-KTP Kaltim minimal dua tahun.

Program tersebut mencakup pendidikan SMA hingga kuliah S1 sampai S3.

Siswa SMA juga disebut mendapat bantuan seragam dan sepatu gratis.

Di sektor pelayanan publik, Pemprov Kaltim mulai memperluas program listrik desa, internet gratis hingga bantuan kesehatan untuk warga yang belum memiliki BPJS.

Sementara di sektor ekonomi, Rudy mulai mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tambang, migas, pelabuhan hingga aktivitas Ship To Ship (STS).

Ia juga mendorong perusahaan tambang menggunakan Bank Kaltimtara dalam aktivitas transaksi bisnis mereka.

Dari “Gubernur Konten” hingga Pemimpin Disruptif

Nama Rudy Mas’ud pertama kali viral setelah menyebut Dedi Mulyadi sebagai “gubernur konten” dalam sebuah sambutan.

Potongan video itu langsung menyebar luas di media sosial dan memancing ribuan komentar publik.

Padahal, menurut Tony, hubungan keduanya sebenarnya cukup dekat karena sama-sama pernah berada di Partai Golkar.

Kini, di tengah berbagai kontroversi dan tekanan politik, Rudy mulai dikenal sebagai sosok yang mencoba mengubah pola birokrasi lama di Kalimantan Timur.

Sebagian pihak menilai gaya kepemimpinannya terlalu keras. Namun sebagian lain melihatnya sebagai upaya mempercepat perubahan Kaltim menjelang perkembangan IKN.

“Jika saya tidak bisa membenahi Kaltim, lebih baik saya mundur. Gak ada guna-gunanya jadi Gubernur kalau tidak melakukan perubahan,” kata Rudy dalam beberapa kesempatan.***