Digitalisasi Transaksi Pemkot Balikpapan Dipercepat,Tekankan Efisiensi dan Pencegahan Fraud

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Pemerintah Kota Balikpapan terus mendorong percepatan transformasi digital dalam sistem transaksi keuangan daerah. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi birokrasi sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

Wakil Walikota Balikpapan Bagus Susetyo menegaskan, bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak dalam tata kelola pemerintahan modern. Menurutnya, penerapan sistem digital mampu memangkas proses administrasi yang selama ini cenderung panjang dan berbelit.

“Digitalisasi ini mempercepat proses, sekaligus menghindari fraud atau penyimpangan dalam kegiatan pemerintahan. Ini juga bagian dari misi besar transformasi birokrasi,” ujar bagus Susetyo, Rabu (15/4/2026).

Salah satu inovasi yang kini diterapkan adalah penggunaan kartu kredit pemerintah daerah. Skema ini memungkinkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan transaksi secara langsung tanpa harus melalui proses pengajuan berjenjang seperti sebelumnya. Dengan sistem ini, setiap OPD telah diberikan kuota anggaran yang dapat digunakan sesuai kebutuhan operasional.

Kebijakan tersebut juga mencakup pembiayaan perjalanan dinas (SPPD), yang kini dapat dilakukan secara digital. Pemerintah berharap, sistem ini mampu meningkatkan transparansi sekaligus akuntabilitas penggunaan anggaran.

Optimalkan Potensi PAD

Selain itu, Pemkot Balikpapan juga memperkuat digitalisasi dalam sektor pendapatan asli daerah (PAD). Monitoring retribusi, seperti pajak hotel, restoran, hingga parkir, kini mulai terintegrasi dalam sistem digital. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi PAD secara lebih akurat dan real time.

Rahmad menyebutkan, transformasi digital yang dijalankan tidak lepas dari proses evaluasi berkelanjutan. Dari total 38 sektor yang menjadi fokus digitalisasi, sebagian besar telah berjalan, meski masih terdapat beberapa yang memerlukan penyempurnaan.

“Prinsipnya kita terus melakukan perbaikan dan evaluasi. Kalau ada sistem baru, tentu akan kita sesuaikan, termasuk dalam pemutakhiran data yang menjadi bagian penting dari digitalisasi,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam menghadapi era digital. ASN dituntut tidak hanya mampu beradaptasi, tetapi juga aktif mengembangkan inovasi yang mendukung pelayanan publik.

Dengan langkah ini, Pemkot Balikpapan berharap dapat menghadirkan sistem pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan efisien. Digitalisasi bukan sekadar perubahan sistem, melainkan upaya membangun kepercayaan publik melalui tata kelola yang lebih baik dan modern.(***/Adv Diskominfo Balikpapan)