Dinamika Politik Kaltim Jadi Perhatian Jokowi, Relawan JPKP Minta Publik Lebih Objektif

SOLO, inibalikpapan.com – Dinamika politik dan pembangunan di Kalimantan Timur (Kaltim) belakangan ini disebut semakin ramai diperbincangkan publik. Hal itu disampaikan Relawan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), Maret Samuel Sueken, usai bertemu Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo.

Menurut Maret, dalam pertemuan tersebut, Jokowi sempat menanyakan kondisi Kalimantan Timur yang belakangan dinilai terus dipenuhi perdebatan politik.

“Bagaimana itu Kaltim, kok ribut-ribut terus?” kata Maret menirukan pertanyaan Jokowi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/5/2026).

Ia menilai, kondisi tersebut menunjukkan situasi politik di Kaltim kini menjadi perhatian banyak pihak. Terutama terkait berbagai kritik, opini, hingga polemik mengenai kepemimpinan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.

Komunikasi Pemerintah Dinilai Jadi Persoalan

Maret berpandangan, persoalan utama yang terjadi saat ini bukan sepenuhnya berada pada program pemerintah daerah.

Menurutnya, yang masih lemah adalah komunikasi publik dalam menjelaskan tujuan kebijakan, data faktual, hingga maksud dari program-program yang dijalankan.

Akibatnya, sejumlah kebijakan yang sebenarnya memiliki tujuan baik justru dipahami berbeda oleh masyarakat karena lebih dulu dibanjiri narasi negatif dan kepentingan politik.

Ia mencontohkan polemik rumah dinas gubernur dan pendopo yang sempat ramai diperbincangkan. Menurutnya, jika dilihat secara objektif, langkah renovasi dan pengembalian fungsi rumah dinas memiliki tujuan jangka panjang.

“Substansinya sebenarnya untuk menghentikan pemborosan anggaran, mengembalikan fungsi aset daerah, sekaligus menyiapkan fasilitas resmi pemerintahan bagi pemimpin Kaltim ke depan,” ujarnya.

Maret juga menilai seorang kepala daerah perlu lebih aktif turun langsung ke masyarakat melalui dialog dan komunikasi terbuka.

Menurutnya, pendekatan seperti itu penting agar kebijakan pemerintah dapat dipahami secara sederhana dan tidak mudah dipelintir menjadi propaganda politik.

Ia menyebut, Jokowi juga menyampaikan bahwa pemimpin muda umumnya memiliki banyak gagasan dan terobosan. Namun keberhasilan kepemimpinan tetap ditentukan kemampuan komunikasi publik dan cara menjelaskan kebijakan kepada rakyat.

Menurut Maret, masyarakat Kaltim sebenarnya tidak anti terhadap pembangunan. Warga hanya ingin dilibatkan, didengar, dan diberi penjelasan secara terbuka terkait arah kebijakan pemerintah.

Ia menilai, belakangan ruang publik dipenuhi berbagai narasi negatif yang terus diulang hingga membentuk persepsi seolah seluruh program pemerintah provinsi mengalami kegagalan.

Padahal, kata dia, sejumlah program pembangunan dinilai sudah mulai berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Mulai dari persiapan menghadapi Ibu Kota Nusantara (IKN), pembangunan infrastruktur, pertumbuhan investasi, hingga program sosial dan pendidikan.

Kritik Harus Tetap Objektif

Meski begitu, Maret mengakui kritik tetap diperlukan dalam demokrasi. Namun ia mengingatkan kritik sebaiknya disampaikan secara objektif, proporsional, dan berdasarkan fakta utuh.

“Jangan sampai karena persaingan politik menuju 2029, seluruh kerja nyata pemerintah hari ini dihapus begitu saja dari ingatan publik,” katanya.

Ia juga mengajak masyarakat lebih kritis menyikapi informasi dan tidak mudah terjebak dalam perang opini maupun propaganda politik.

Menurutnya, Kaltim membutuhkan stabilitas pembangunan, persatuan masyarakat, serta kritik yang membangun agar daerah ini siap menjadi beranda utama Ibu Kota Nusantara.

“Kalau ada yang salah mari dikritik, kalau ada kekurangan mari diperbaiki. Tapi kalau ada keberhasilan, juga harus diakui secara jujur,” tutupnya.***