DPR Setujui RUU APBN 2027 Dibahas, Tapi Target Ekonomi 6 Persen dan Anggaran Rp4.097 Triliun Disorot

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Delapan fraksi DPR RI menyatakan menyetujui RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan untuk dibahas lebih lanjut. Namun, persetujuan tersebut tidak diberikan tanpa catatan.

Delapan fraksi yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat menyampaikan sejumlah sorotan terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah, mulai dari target pertumbuhan ekonomi hingga efektivitas belanja negara.

Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengusulkan pendapatan negara Rp3.426 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun.

Selisih tersebut membuat pemerintah merancang defisit anggaran Rp671,2 triliun atau sekitar 2,40 persen terhadap PDB.

Di tengah besarnya belanja negara, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi yang cukup agresif, yakni 6 persen pada 2027.

Target Pertumbuhan 6 Persen Diminta Berdampak ke Rakyat

Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar target pertumbuhan ekonomi tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen APBN.

Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja formal, pemerataan pembangunan, dan peningkatan produktivitas.

Sorotan juga diarahkan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memperoleh alokasi anggaran Rp242 triliun.

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Budi Sulistyono Kanang, meminta pelaksanaan MBG memperhatikan ketepatan sasaran sekaligus kemampuan fiskal negara.

“Pelaksanaan harus mengurangi berbagai risiko, baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan, serta kelompok penerima manfaat yang inklusif,” kata Budi, dikutip dari laman DPR.

Besarnya anggaran MBG membuat DPR meminta program tersebut dikelola dengan tata kelola yang ketat agar belanja ratusan triliun rupiah benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

NasDem Soroti Target 6 Persen dan Dividen BUMN

Fraksi Partai NasDem menilai target pertumbuhan ekonomi 6 persen masih realistis untuk dibahas, tetapi membutuhkan sejumlah prasyarat fundamental.

Salah satunya pembenahan sektor logistik dan birokrasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi ekonomi sekaligus menekan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) ke kisaran 5,3–5,5.

NasDem juga mengingatkan adanya potensi penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta persoalan pengelolaan dividen BUMN, terutama setelah adanya pengalihan dividen kepada BPI Danantara.

Fraksi NasDem meminta pemerintah memastikan kebijakan dividen BUMN memiliki aturan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Gerindra Bela Arah Kebijakan Prabowo

Berbeda dengan sorotan sejumlah fraksi, Fraksi Partai Gerindra menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto konsisten menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Kamrussamad, mengatakan pemerintah terus memperkuat jaring pengaman sosial dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat.

“Atas dasar itu, Fraksi Partai Gerindra ingin menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menunjukkan keberpihakan afirmatif kepada rakyat,” ujar Kamrussamad.

Sementara Fraksi PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat juga memberikan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan RUU APBN 2027.

Meski demikian, keempat fraksi tetap menekankan pentingnya efektivitas belanja negara, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan fiskal.

Pemerintah Jawab Catatan DPR 27 Agustus

Setelah seluruh pandangan umum fraksi disampaikan, pembahasan RUU APBN 2027 akan memasuki tahapan berikutnya.

Pemerintah dijadwalkan menyampaikan tanggapan atas pandangan umum delapan fraksi dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Dengan nilai belanja yang menembus Rp4.097 triliun, pembahasan APBN 2027 diperkirakan akan menjadi salah satu ujian penting pemerintah dalam memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Editor : Abraham Johan