ICW Desak Presiden Prabowo Hentikan Program Makan Bergizi Gratis
JAKARTA, Inibalikpapan.com – Proyek andalan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan tajam. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap empat persoalan serius dalam pelaksanaan program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini.
Mulai dari dugaan korupsi, konflik kepentingan, hingga pelanggaran aturan tata kelola anggaran—ICW mendesak pemerintah untuk segera menghentikan proyek MBG demi mencegah kerugian negara yang lebih besar.
“Tata kelola buruk, keliru menyalurkan anggaran, hingga dugaan penggelapan mewarnai proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Harus segera dihentikan,” demikian pernyataan ICW dalam siaran persnya, Senin 21 April 2025
.Dugaan Penggelapan Anggaran dan Konflik Kepentingan
ICW menyoroti temuan dugaan penggelapan dana MBG di Kalibata, Jakarta Selatan. Salah satu mitra dapur mengaku tidak menerima pembayaran dari Yayasan Makan Bergizi Nasional (MBN), meskipun telah memasak 65.025 porsi makanan pada Februari–Maret 2025. Mitra tersebut bahkan mengaku mengalami kerugian hampir Rp 1 miliar hingga terpaksa menutup operasionalnya.
Kondisi serupa juga terjadi di Sumenep, Madura, di mana para pekerja dapur MBG memilih berhenti karena beban kerja yang berat tidak sebanding dengan upah.
Laporan investigatif Tempo sebelumnya turut mengungkap potensi konflik kepentingan, di mana penyedia makanan dalam proyek MBG diduga terafiliasi dengan Presiden Prabowo. Hal ini memperkuat kekhawatiran akan praktik nepotisme dan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program.
Penyaluran Anggaran Diduga Langgar Aturan Permenkeu
ICW mencatat penyaluran anggaran MBG melanggar Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 132/PMK.05/2021. Sesuai aturan tersebut, bantuan pemerintah harus diberikan langsung kepada penerima manfaat, bukan melalui pihak eksternal seperti mitra Badan Gizi Nasional (BGN).
Skema penyaluran seperti ini, menurut ICW, membuka ruang praktik korupsi. Kasus korupsi bansos COVID-19 yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjadi preseden buruk yang patut diwaspadai.
“Dalam pantauan ICW, dana bantuan rawan diselewengkan. Modus terbanyak yaitu laporan fiktif dan manipulasi laporan pertanggungjawaban,”
BACA JUGA :
Ketimpangan Layanan dan Kualitas Makanan yang Buruk
Di lapangan, proyek MBG juga diwarnai ketimpangan layanan antar sekolah. Beberapa sekolah menerima wadah makanan berbahan stainless steel yang aman, sementara lainnya hanya mendapatkan wadah plastik tipis yang berbahaya bagi makanan panas.
Masalah juga muncul dari sisi kualitas makanan. Banyak menu MBG tidak memenuhi standar gizi minimal, baik dari kandungan protein, vitamin, hingga keragaman menu.
Beberapa siswa bahkan disajikan telur rebus yang tak layak konsumsi. Di sejumlah sekolah, makanan dibuang karena rasanya tidak enak.
Rekrutmen SPPI Tidak Transparan
ICW turut menyoroti proses seleksi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), bagian penting dari implementasi proyek MBG. Proses seleksi dinilai tidak transparan, dengan laporan peserta yang hilang dari sistem meski sudah dinyatakan lulus.
Selain itu, platform pendaftaran sering bermasalah, dan pelaksanaan program disebut mengalami intervensi dari pihak militer, yang menimbulkan kekhawatiran terkait profesionalisme dan netralitas program berbasis pendidikan ini.
Desakan kepada Presiden Prabowo
Dengan mengacu pada empat permasalahan krusial ini—korupsi, pelanggaran aturan, ketimpangan layanan, dan rekrutmen tak transparan—ICW mendesak Presiden Prabowo untuk mengambil langkah tegas.
“Proyek MBG harus dihentikan sementara, hingga ada audit independen dan reformasi total.” ***
BACA JUGA
KREDIT
