Kanker
Kepala DKK Balikpapan, Andi Sri Juliarty

Jika Temukan Gejala Ginjal Akut, DKK Balikpapan Sarankan Segera Ke Fasyankes

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan mengeluarkan surat edaran (SE) nomor 

445/1916/Dinkes Tentang Kewaspadaan Dim Terhadap Kasus Gangguan Ginjal Akut Atipikal (Atypical Progressive Acute Kidney Injury) Pada Anak di Kota Balikpapan, Selasa (25/10/2022).

Surat edaran tersebut ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit, Pimpinan Rumah Sakit,  Apoteker dan tenaga kesehatan lainnya yang ada di Kota Balikpapan. 

Kepala DKK Balikpapan,  Andi Sri Juliarty mengatakan dalam surat edaran tersebut memberikan edukasi kepada masyarakat untuk perlunya kewaspadaan orang tua memiliki anak (terutama usia < 6 tahun) dengan gejala penurunan volume/frekuensi urin atau tidak ada urin, dengan atau tanpa demamigejala prodromal lain untuk segera dirujuk ke Fasilitas layanan Kesehatan (Fasyankes)  terdekat.

“Orang tua yang memiliki anak terutama usia balita untuk sementara tidak

mengkonsumsi obat-obatan yang didapatkan secara bebas tanpa anjuran dari tenaga kesehatan yang kompeten sampai dilakukan pengumuman resmi dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Andi Sri Juliarty. 

Perawatan anak sakit yang menderita demam dirumah lebih mengedepankan tatalaksana non farmakologis seperti mencukupi kebutuhan cairan, kompres air hangat, dan menggunakan pakaian tipis. 

“Jika terdapat tanda-tanda bahaya,

segera bawa anak ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat,” akunya. 

Dio biasa Andi Sri Juliarty menambahkan,  dalam Surat penjelasan Kepala BPOM RI No. HM.01.1.2.10.22.172 pada lampiran 1 (133 daftar nama produk) dan lampiran 2A surat penjelasan Kepala BPOM RI No. HM.01.1.2.10.22.173 (23 daftar nama produk) tanggal 22 Oktober 2022, terdapat obat-obatan sirup yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan/atau Gliserin/Gliserol, dan dinyatakan aman sepanjang digunakan sesual aturan pakai. 

“Obat-obatan tersebut tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat ini,” akunya 

Baca juga ini :  Raperda Penanggulangan Kemiskinan Harus Alokasikan Kuota Dana Pengentasan Kemiskinan

Tenaga Kesehatan dan Tingkat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kewaspadaan jika menemukan anak < 18 Tahun dengan gejala oliguria/anuria dengan atau tanpa demam, yang tidak diketahui penyebabnya (tidak ada riwayat syok hipovolemik sumbatan/retensi urin atau penyakit ginjal) untuk dilakukan tatalaksana dan manajemen kinis serta pelaporan kasus secara terpadu

“Setiap fasilitas pelayanan kesehatan baik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat Lanjutan yang menerima kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal/Atypical Progressive Acute Kidney Injury harus melakukan pelaporan melalui li tersedia pada aplikasi RS Online dan Sistem Kewaspadaan Dini dr (SKDR,” imbuhnya. 

Untuk Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat meresepkan atau memberikan obat dalam bentuk sediaan cair/sirup, berdasarkan pengumuman dari BPOM RI dapat meresepkan atau memberikan obat, yang sulit digantikan dengan sediaan lain, sampai didapatkan hasil pengujian dan diumumkan oleh BPOM RI.

“Pemanfaatan obat tersebut harus melalui monitoring terapi oleh tenaga kesehatan,” akunya. 

Untuk potek dan toko obat dapat menjual bebas dan/atau bebas terbatas kepada masyarakat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan surat ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan Faslitas Pelayanan Kesehatan harus melakukan pengawasan dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan penggunaan obat sirup dalam ketentuan surat ini sesuai dengan kewenangan masing-masing,” jelasnya.

“Kementerian kesehatan Ri akan mengeluarkan surat pemberitahuan kembali setelah diperoleh hasil pengujian Badan POM RI atas jenis obat obatan sirup lainnya,” tambahnya. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Ardiansyah mendukung pelarangan peredaran obat sirup yang diduga menjadi pemicu gagal ginjal akut pada anak walau demikian harus ada solusi apakah itu obat sirup diganti dengan yang tablet sehingga hal ini tidak membingungkan masyarakat.

Baca juga ini :  Sekda PPU Ajak Warganya Hidup Sehat

“Ketika anak mereka sakit apa yang harus di konsumsi. Karena selama ini, anak -anak itu sakit biasanya cenderung minum obat sirup. Untuk itu ini yang kami minta kepada pemerintah agar mempersiapkan obat pengganti obat sirup yang dilarang,” ujar Ardiansyah kepada.

Ardiansyah menambahkan, dalam hal ini pemerintah juga harus memberikan anjuran secara terbuka. Seperti yang di apotek-apotek, jika perlu diberikan Surat Edaran secepatnya jika itu memang dianggap berbahaya.

“Sehingga tidak lagi tunggu-tunggu sehingga ada yang mengkonsumsi dan masyarakat yang menjadi korbannya,” jelasnya.

Dia harapkan tidak ada kasus tersebut di Balikpapan. Tak hanya itu dalam waktu dekat ini pihaknya akan meminta pihak terkait Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan untuk lebih memperketat pengawasan.

“Karena tugas dan tupoksinya DKK Balikpapan untuk memastikan kesehatan masyarakat,” tutup politisi PPP ini.

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.