Menkes Pastikan Iuran BPJS Kesehatan Tidak Naik, Pemerintah Siapkan Suntikan Dana Rp20 Triliun

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan meski lembaga tersebut tengah menghadapi tekanan keuangan.

Saat ini, BPJS Kesehatan mengalami defisit sekitar Rp2 triliun per bulan. Namun pemerintah memilih langkah lain dengan menyiapkan suntikan dana sebesar Rp20 triliun guna memperkuat pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Untuk yang kenaikan tarif, saya jawab tegas tidak ada,” kata Budi di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (11/6/2026), dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.

Fokus Injeksi Dana, Bukan Bebani Peserta

Budi menjelaskan, pemerintah tengah memproses penyaluran dana Rp20 triliun tersebut dengan berkoordinasi bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian Sekretariat Negara.

Dana tersebut diharapkan dapat segera masuk ke BPJS Kesehatan guna memperbaiki arus kas, terutama dalam pembayaran klaim ke fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit.

“Kalau injeksi dana bisa segera masuk, BPJS akan lebih longgar dalam melakukan pembayaran ke rumah sakit,” ujarnya.

Regulasi Sedang Disiapkan

Meski anggaran telah disiapkan, pemerintah masih merampungkan payung regulasi sebagai dasar hukum penyaluran dana tersebut.

Budi berharap proses ini dapat diselesaikan secepat mungkin agar kondisi keuangan BPJS Kesehatan segera stabil dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.

Jaminan Layanan Tetap Berjalan

Langkah pemerintah ini menegaskan komitmen untuk menjaga keberlanjutan program JKN tanpa membebani peserta dengan kenaikan iuran.

Dengan tambahan dana tersebut, BPJS Kesehatan diharapkan mampu menjaga kualitas layanan kesehatan sekaligus memastikan pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan berjalan lancar.