Menkeu Purbaya Ungkap Tantangan Besar MBG, Pastikan Efisiensi APBN Jadi Prioritas

JAKARTA, inibalikpapan.com – Pemerintah menegaskan komitmennya meningkatkan kualitas belanja negara melalui pengelolaan APBN yang lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran. Di saat yang sama, pemerintah juga mengakui masih menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama pada aspek distribusi dan logistik.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan ini saat memberikan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (14/7/2026).

Menanggapi masukan Fraksi Partai Gerindra, PAN, dan PKS mengenai optimalisasi belanja negara, Purbaya menegaskan pemerintah tetap berpegang pada prinsip pengelolaan anggaran yang transparan dan berorientasi pada hasil sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023.

“Pemerintah terus memperkuat kualitas belanja melalui penerapan prinsip spending better. Langkah ini dilakukan dengan penajaman belanja Kementerian/Lembaga (K/L), efisiensi pada pos belanja yang kurang produktif, serta memperkuat belanja yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” ujar Purbaya.

Menurutnya, efisiensi tidak hanya di tingkat kementerian dan lembaga, tetapi juga melalui penguatan sinergi antara belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Agar penggunaan anggaran semakin tepat sasaran dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

Tantangan Program Makan Bergizi Gratis

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga menjawab perhatian Fraksi Partai Demokrat mengenai kesiapan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mengakui pelaksanaan program nasional tersebut masih menghadapi tantangan besar, khususnya dalam membangun rantai pasok pangan dan sistem distribusi, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

“Kami tidak menutup mata terhadap realita di lapangan. Tantangan awal eksekusi program MBG ini bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T),” jelasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai menerapkan pola pemberdayaan ekonomi lokal.

Melalui skema tersebut, kebutuhan pangan program MBG diharapkan dipenuhi langsung dari sentra produksi masyarakat. Sehingga distribusi menjadi lebih efisien sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi daerah.

“Pemerintah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal. Tujuannya adalah menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi pelayanan. Dengan begitu, kualitas gizi terjaga dan ekonomi lokal bergerak,” pungkasnya.

Selain memastikan kualitas gizi penerima manfaat tetap terjaga, pendekatan tersebut juga ia harap mampu memperkuat ekonomi kerakyatan melalui peningkatan peran pelaku usaha lokal dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis.***

Penulis: Donny Moslem
Sumber: Suara
Editor: Donny