Miris! Sudah 16 Kepala Daerah dan Pejabat Sepanjang 2026 Terkena OTT KPK, Berikut Daftarnya

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani menambah panjang daftar operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2026.

Hingga awal Juli, lembaga antirasuah telah melakukan 16 OTT, dengan mayoritas menyasar kepala daerah, pejabat kementerian, aparat penegak hukum, hingga aparatur sipil negara (ASN).

Kasus terbaru yang menjerat Etik Suryani diduga berkaitan dengan praktik pemerasan. Dalam operasi tersebut, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai miliaran rupiah, logam mulia, serta valuta asing.

Kepala Daerah Masih Mendominasi OTT KPK

Dari 16 operasi tangkap tangan yang dilakukan sepanjang 2026, sebagian besar melibatkan kepala daerah yang diduga menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi.

OTT pertama tahun ini mengungkap dugaan korupsi terkait pemeriksaan pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021–2026.

Selanjutnya, KPK menangkap Wali Kota Madiun Maidi dalam perkara dugaan pemerasan dengan modus fee proyek, dana Corporate Social Responsibility (CSR), dan gratifikasi.

Operasi berikutnya menyasar Bupati Pati Sudewo yang diduga melakukan pemerasan terhadap calon perangkat desa.

KPK Bidik Berbagai Modus Korupsi

Selain kepala daerah, KPK juga mengungkap berbagai praktik korupsi di instansi pemerintah pusat.

Dalam satu waktu, KPK melakukan dua OTT sekaligus, yakni dugaan korupsi restitusi pajak di KPP Banjarmasin serta dugaan korupsi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

KPK juga menangkap Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta bersama Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa lahan.

Daftar Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK Sepanjang 2026

Sejumlah kepala daerah yang ditangkap KPK melalui OTT pada 2026 antara lain:

• Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, terkait dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya.
• Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobar, dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait ijon proyek.
• Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono, dalam kasus dugaan pemerasan berkedok pengumpulan tunjangan hari raya (THR).
• Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, terkait dugaan pemerasan dan penerimaan uang lainnya.
• Bupati Muara Enim Edison, dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
• Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Hardy, terkait dugaan suap jual beli jabatan.
• Bupati Langkat Syah Afandin, yang diduga menerima suap proyek Dinas Pendidikan dan Dinas Permukiman serta gratifikasi pengisian jabatan dan pengadaan seragam sekolah senilai Rp3,5 miliar.
• Bupati Sukoharjo Etik Suryani, yang menjadi OTT ke-16 KPK pada 2026.

Wamen hingga ASN BPK Ikut Terjerat

Operasi KPK juga menyentuh pejabat pemerintah pusat.

Salah satunya adalah OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat yang mengungkap dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim sebagai tersangka.

Selain itu, KPK juga mengungkap dugaan suap yang melibatkan sejumlah ASN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mereka diduga menerima suap untuk mengubah opini hasil audit Pemerintah Kabupaten Muara Enim dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tren OTT KPK 2026

Maraknya operasi tangkap tangan sepanjang 2026 menunjukkan praktik korupsi masih terjadi di berbagai sektor, mulai dari pengadaan barang dan jasa, proyek pemerintah, perpajakan, pelayanan publik, hingga jual beli jabatan.

Dengan bertambahnya kasus Bupati Sukoharjo, KPK kini telah melakukan 16 OTT dalam kurun waktu sekitar tujuh bulan, menjadikan 2026 sebagai salah satu tahun dengan intensitas operasi senyap yang tinggi.

Sumber : Suara.com

Editor : Abraham Johan