Pemungutan Suara Kedua, Presiden Korsel  Resmi Dimakzulkan

SEOUL, inibalikpapan.com– Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol dimakzulkan pada Sabtu (14/12/2024) dalam pemungutan suara kedua oleh parlemen pimpinan oposisi.

Presiden Korsel ini dimakzulkan karena upayanya pekan lalu memberlakukan darurat militer meskipun hanya singkat.

Langkah ini sempat mengejutkan negara dan memecah belah partainya.

Berdasarkan konstitusi, Perdana Menteri Han Duck-soo, yang ditunjuk oleh Yoon, menjadi penjabat presiden.

Sementara Yoon tetap menjabat tetapi dengan kekuasaan presidensialnya ditangguhkan.

Han mengatakan dia akan melakukan upaya maksimal untuk memastikan stabilitas setelah pemakzulan Yoon.

“Saya akan memberikan semua kekuatan dan upaya saya untuk menstabilkan pemerintahan,” kata Han kepada wartawan seperti dikutip dari Associated Press.

Yoon adalah presiden konservatif kedua berturut-turut yang dimakzulkan di Korea Selatan.

Park Geun-hye dicopot dari jabatannya pada tahun 2017.

Yoon selamat dari pemungutan suara pemakzulan pertama akhir pekan lalu, ketika partainya sebagian besar memboikot pemungutan suara.

Saat itu parlemen tidak mencapai kuorum.

Para pengunjuk rasa yang mendukung pemakzulan Yoon bersorak kegirangan di dekat gedung parlemen saat mendengar berita itu.

Mereka melambaikan tongkat LED warna-warni sambil mendengarkan musik. Sebaliknya, unjuk rasa pendukung Yoon dengan cepat menghilang setelah berita itu.

Mosi pemakzulan disetujui setelah sedikitnya 12 anggota Partai Kekuatan Rakyat Yoon bergabung dengan partai oposisi, yang menguasai 192 kursi di majelis nasional yang beranggotakan 300 orang.

Dengan demikian pemungutan suara ini memenuhi ambang batas dua pertiga yang dibutuhkan untuk pemakzulan.

Jumlah anggota parlemen yang mendukung pemakzulan adalah 204, dengan 85 menentang, tiga abstain, dan delapan surat suara tidak sah.

Mahkamah Konstitusi akan memutuskan apakah akan mencopot Yoon dalam enam bulan ke depan.

Jika ia dicopot dari jabatannya, maka akan berlangsung pemilihan umum cepat akan diadakan.

Kilas Balik Penerapan Darurat Militer Oleh Presiden Yoon Suk Yeo

Yoon mengejutkan negara itu pada akhir 3 Desember ketika ia memberi militer kekuasaan darurat yang luas untuk membasmi apa yang disebutnya  kekuatan anti-negara sekaligus mengatasi lawan politik yang menghalangi.

Ia mencabut deklarasi tersebut hanya enam jam kemudian, setelah parlemen menentang pasukan dan polisi untuk memberikan suara menentang dekrit tersebut.

Namun, hal itu menjerumuskan negara tersebut ke dalam krisis konstitusional dan memicu seruan luas agar ia mengundurkan diri dengan alasan bahwa ia telah melanggar hukum.

Yoon kemudian meminta maaf kepada rakyat tetapi membela keputusannya dan menolak seruan untuk mengundurkan diri.

Partai-partai oposisi meluncurkan pemungutan suara pemakzulan baru, dengan demonstrasi besar-besaran yang mendukung pemakzulan.

Yoon juga sedang dalam penyelidikan secara kriminal atas tuduhan pemberontakan atas deklarasi darurat militer dan pihak berwenang telah melarangnya bepergian ke luar negeri.

Dalam pidato yang menantang pada hari Kamis, Yoon bersumpah untuk  berjuang sampai akhir.

Ia membela dekrit darurat militernya sebagai hal krusial untuk mengatasi kebuntuan politik dan melindungi negara dari politisi dalam negeri yang menurutnya merusak demokrasi.