Raih Opini WTP, Wali Kota Balikpapan: APBD Harus Benar-Benar Berdampak bagi Masyarakat

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota Balikpapan kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah setelah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Bagi Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, capaian tersebut bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan amanah agar setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Opini WTP merupakan bentuk apresiasi atas tata kelola keuangan daerah yang telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Namun, yang paling penting adalah bagaimana anggaran tersebut dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Bagus Susetyo.

Ia menjelaskan, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa proses penganggaran maupun pertanggungjawaban APBD Kota Balikpapan telah dilaksanakan sesuai regulasi, termasuk pemenuhan alokasi belanja wajib atau mandatory spending.

Menurut Bagus, pemerintah akan terus memfokuskan penggunaan APBD pada program-program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Sejumlah pekerjaan rumah masih menjadi perhatian utama, mulai dari penanganan banjir, pembangunan sarana pendidikan, hingga peningkatan pelayanan air bersih.

“Seluruh anggaran harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Itu menjadi komitmen kami agar pembangunan semakin merata dan kualitas pelayanan publik terus meningkat,” katanya.

Wali Kota juga mengajak masyarakat ikut mengawal pelaksanaan APBD setiap tahun. Partisipasi publik dinilai penting agar berbagai persoalan di lingkungan masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

Dalam kesempatan itu, Bagus turut menyampaikan apresiasi atas masuknya Balikpapan sebagai salah satu dari lima besar nominasi pembangunan kota terbaik di Indonesia. Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus menghadirkan kota yang nyaman, kondusif, inklusif, dan berkeadilan.

Sementara itu, terkait adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sekitar Rp479 miliar, Bagus menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan menunjukkan rendahnya serapan anggaran.

Ia menjelaskan, sebagian besar SiLPA berasal dari efisiensi hasil tender pengadaan barang dan jasa, serta adanya transfer dana dari pemerintah pusat yang diterima menjelang akhir tahun anggaran sehingga tidak memungkinkan untuk direalisasikan melalui kegiatan fisik dalam waktu singkat.

“Seluruh SiLPA tersebut akan menjadi dana luncuran dan dimanfaatkan kembali pada APBD tahun 2026. Jadi bukan anggaran yang mengendap, melainkan akan kembali digunakan untuk membiayai program pembangunan yang telah direncanakan,” jelasnya.

Bagus optimistis, dengan tata kelola keuangan yang akuntabel, dukungan DPRD, serta pengawasan masyarakat, kualitas pembangunan di Balikpapan akan semakin baik. Ia berharap setiap kebijakan yang diambil pemerintah mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.***

Penulis : Samsul

Editor : Ramadani