Stok Beras Aman, Tapi Harga Pangan Naik: Komisi VI DPR Soroti Masalah Distribusi

YOGYAKARTA, Inibalikpapan.com – Klaim stok pangan nasional aman berbanding terbalik dengan kondisi harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar. Harga beras, telur, dan gula mulai merangkak naik, memicu sorotan Komisi VI DPR RI terhadap efektivitas distribusi dan pengawasan pemerintah.

Anggota Komisi VI DPR RI Achmad meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama lembaga terkait tidak berhenti pada laporan ketersediaan stok. Pemerintah harus memastikan pangan benar-benar tersedia di pasar dengan harga yang terjangkau masyarakat.

Sorotan itu disampaikan Achmad saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (28/8/2026).

Menurut Achmad, terdapat persoalan yang perlu segera diurai karena kondisi stok yang dilaporkan cukup belum mampu mencegah kenaikan harga di tingkat konsumen.

“Pertama tentu kita tengok dulu ekosistem distribusinya. Kita lihat dari sisi produksi sendiri, bagaimana hasil sawah dan pengaruh musim yang bisa menyebabkan pengurangan produksi, atau justru sebaliknya, adanya indikasi penimbunan. Ini membutuhkan pengawasan ketat dari pihak dan lembaga terkait,” tegas Achmad, dikutip inibalikpapan.

Stok Pangan Disebut Cukup, Harga Justru Naik

Achmad mengungkapkan, dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Perum Bulog, Komisi VI mendapatkan informasi bahwa cadangan beras nasional masih berada dalam kondisi memadai.

Namun, kondisi tersebut tidak sepenuhnya tercermin di pasar. Sejumlah komoditas pangan justru mengalami kenaikan harga.

“Stok pangan kita cukup, tapi kenyataannya di pasar harga mulai merangkak naik, seperti telur, gula, dan beras. Melalui Menteri Perdagangan, ini perlu diawasi secara ketat apa penyebab kenaikan ini apakah suplainya yang terganggu atau ada masalah di titik lain,” ujarnya.

Perbedaan antara stok nasional dan harga pasar inilah yang menurut Achmad harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Ia menilai pemerintah perlu menelusuri rantai pasok secara menyeluruh, mulai dari produksi, distribusi, hingga perdagangan di tingkat konsumen.

Kenaikan harga, kata dia, bisa dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari gangguan pasokan dan produksi akibat musim hingga kemungkinan adanya praktik penimbunan yang menghambat distribusi.

Komisi VI Dorong Operasi Pasar

Achmad meminta pemerintah tidak menunggu gejolak harga semakin besar. Jika ditemukan kenaikan yang tidak wajar, intervensi pasar harus segera dilakukan untuk mengembalikan harga ke level yang terjangkau.

Salah satu langkah yang didorong adalah operasi pasar dengan melibatkan badan usaha pangan milik negara sesuai komoditas yang mengalami tekanan harga.

“Kami harapkan kementerian terkait langsung mengadakan operasi pasar sehingga harga kembali stabil. ID Food misalnya bisa turun untuk gula, kemudian Bulog mengadakan operasi beras dan minyak goreng,” katanya.

Menurut Achmad, operasi pasar tidak hanya diperlukan untuk menambah pasokan, tetapi juga memastikan manfaat ketersediaan stok nasional benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia menegaskan pengawasan harus diperkuat di seluruh rantai distribusi agar tidak terjadi distorsi harga maupun permainan pasokan.

“Masyarakat jangan sampai dirugikan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan rakyat,” pungkasnya.

Dengan demikian, persoalan pangan saat ini bukan semata soal berapa besar stok yang tersedia, tetapi juga di mana stok tersebut berada dan bagaimana distribusinya hingga sampai ke konsumen.

Editor : Abraham Johan