Gubernur Kaltim Isran Noor

Gubernur Kaltim : Tidak Ada Pengekangan Hak Asasi Masyarakat dalam Politik

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Gubernur Kaltim Isran Noor mengungkapkan, selama ini tidak ada pengekangan hak asasi masyarakat salah satu yang menyebabkan Indeks Demokrasi Kaltim menjadi baik.

“Kalau ditanya itu kan banyak indikator itu,. Misalnya kira-kira tidak ada pengekangan sebuah hak asasi masyarakat untuk bisa terlibat dalam masalah politik atau kegiatan politik,” ujar Isran kepada awak media di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Rabu (02/11/2022).

Dia mengatakan, selama ini tidak pernah ada paksaan dalam hal politik. Masyarakat Kaltim bebas memilih sesuai hak politiknya . Bukan atas dasar keinginan kelompok atau golongan.

“Misalnya tidak boleh melarang orang untuk memilih si A, si B Atas dasar keinginan dia, itu kan salah satu yang menghambat,” ujarnya

Meski begitu lanjutnya, beberapa varibel dan indikator  yang bisa menghambat Indeks Demokrasi di Kaltim terus di sempurnakan. Supaya kualitas demokrasi di Kaltim menjadi lebih baik.

“Kira-kira seperti itulah salah satu perannya, dengan diketahui indeks itu. Bisa meningkatkanapa kekurangannya dan segala macam. Kalau sudah tahu apa yang belum kita upayakan perbaiki,” ujarnya

Sementara Kepala Kesbangpol Provinsi Kaltim Sufian Agus menyebutkan, Indeks Demokrasi Kaltim. Bahkan pada 2022 masuk tiga besar nasional, dibawah DKI Jakarta dan Gorontalo kedua

“Secara umum kita bagus, pertama di 2020, peilaiannya 2021 kita nomor tiga se Indonesia , dibawah DKI dan Gorontalo,” ujar Sufian kepada awak media Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Rabu (02/11/2022)

Pada 2021 turun, namun masih yang terbaik diantara provinsi diluar Jawa.  Karena peringkat 5 setelah DKI Jakarta, Jawa Timur (Jatim), Jawa Barat (Jabar) dan DI Yoyagakarta.

“Nomor satu di luar di Pulau Jawa, berarti bagus, situasi politiknya, Kondisi masyarakatnya baik,” ujarnya

Baca juga ini :  Pelajar SD 004 dan Warga Sepaku Kecewa Presiden Batal Hadiri Vaksinasi

Penilaian dilakukan Pemerintah Pusat mulai dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Politik Hukukum dan HAM (Polhukam), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pembangunan Nasional (Bappenas).,

“Bukan kita yang nilai, tapi Pusat, melihat kejadian di Januari sampai Desember. Kejadian di Kaltim termasuk situasi politik,” ujartnya

Kata dia, ada tiga variabel dengan 22 indikator yang dinilai untuk menetapkan Indeks Demokrasi daerah. “Misalnya salah satunya yang disampaikan Pak Gubernur masalah kondusifitas,” ujarnya

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.