Hasan Nasbi Bela Prabowo soal ‘Londo Ireng’, Tegaskan Bukan untuk Semua Wartawan dan LSM

JAKARTA, inibalikpapan.com – Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan istilah “Londo Ireng” yang Presiden Prabowo Subianto ucapkan tidak tertuju kepada masyarakat secara umum.

Menurutnya, istilah tersebut merujuk pada kelompok yang gemar menciptakan kegaduhan dan terus membangun narasi pesimistis terhadap kondisi bangsa.

Penjelasan itu Hasan sampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/7/2026). Ini menyusul polemik yang muncul setelah pidato Presiden Prabowo dalam peringatan Hari Lahir PKB beberapa waktu lalu.

“Itu kan istilah aja untuk sebagian orang yang ya sepertinya kok lebih suka gaduh. Sepertinya kok lebih suka pesimis melihat kehidupan bangsa kita,” kata Hasan.

Ia menegaskan pesan utama Presiden Prabowo bukan untuk menyerang profesi atau kelompok tertentu. Melainkan mengajak masyarakat memperkuat persatuan dan menjaga optimisme dalam menghadapi berbagai tantangan nasional.

Menurut Hasan, Presiden ingin masyarakat lebih banyak membangun kekompakan daripada memperbesar perbedaan. Sikap saling percaya dan keyakinan terhadap kemampuan bangsa menjadi modal penting agar Indonesia dapat berkembang lebih cepat.

“Tidak memperbanyak kegaduhan, tapi justru memperbanyak kekompakan. Kita harus memperbanyak optimisme, mengurangi pesimisme, memperbanyak kepercayaan diri terhadap bangsa kita,” ujarnya.

Asal Usul Londo Ireng

Istilah “Londo Ireng” kembali menjadi perhatian publik setelah Presiden Prabowo menggunakannya dalam pidato peringatan Hari Lahir PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Kamis (23/7/2026).

Dalam pidato tersebut, Prabowo menegaskan pemerintah tidak antikritik karena kritik merupakan bagian penting dari sistem demokrasi. Namun, ia menilai ada pihak-pihak yang tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga berupaya membangun persepsi bahwa Indonesia berada dalam kondisi buruk.

Prabowo menyebut kelompok tersebut sebagai bentuk baru dari “Londo Ireng”, istilah yang pada masa kolonial merujuk kepada orang Indonesia yang berpihak kepada penjajah Belanda dan melawan kepentingan bangsanya sendiri.

Dalam penjelasannya saat itu, Presiden sempat menyebut profesi seperti wartawan, jurnalis, pengamat hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai contoh pihak yang dimaksud. Pernyataan tersebut kemudian memicu berbagai tanggapan dan perdebatan di ruang publik.

Melalui klarifikasi Hasan Nasbi, pemerintah menegaskan bahwa istilah tersebut tidak ditujukan kepada seluruh profesi atau kelompok tertentu, melainkan kepada pihak-pihak yang dinilai sengaja membangun narasi pesimistis dan memperkeruh situasi. Pemerintah berharap ruang kritik tetap berjalan, namun disertai semangat membangun dan menjaga persatuan bangsa.***

Penulis: Donny M.

Sumber: Suara.com (jaringan inibalikpapan.com)