Pemerintah Siapkan Rp6,26 Triliun untuk Magang dan Vokasi, Sasar Lulusan Baru hingga Korban PHK

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto (BPMI Setpres)

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Pemerintah memperkuat sektor ketenagakerjaan melalui program magang dan pelatihan vokasi dengan total anggaran Rp6,26 triliun pada semester II 2026, guna meningkatkan kualitas SDM dan memperluas penyerapan tenaga kerja.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers Kebijakan Stimulus Q2 dan Semester II-2026 senilai Rp26,34 triliun, di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (22/6/2026).

Program ini menjadi bagian dari stimulus ekonomi yang difokuskan pada penguatan kelas menengah serta peningkatan kompetensi tenaga kerja di tengah tantangan ekonomi global.

Pada kebijakan pertama, pemerintah akan menjalankan Program Magang Nasional tahap II yang dijadwalkan mulai Juli 2026. Program ini didukung anggaran sebesar Rp4,14 triliun dan ditargetkan menjangkau 150.000 lulusan perguruan tinggi atau fresh graduate.

Melalui program ini, pemerintah berharap lulusan baru dapat memperoleh pengalaman kerja yang relevan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja.

Sementara itu, kebijakan kedua difokuskan pada pelatihan vokasi dengan anggaran Rp2,12 triliun. Program ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja agar lebih siap menghadapi kebutuhan industri.

Sebanyak 220.000 lulusan SMK menjadi target utama program ini agar dapat langsung terserap ke dunia kerja. Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada 50.000 pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Melalui pelatihan vokasi, para pekerja terdampak diharapkan mendapatkan keterampilan baru sebagai bekal untuk kembali masuk ke pasar kerja.

Pemerintah menilai penguatan SDM menjadi kunci dalam menjaga daya saing ekonomi nasional, sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Sumber : Siaran Pers Kemenko Perekonomian

Editor : Abraham Johan

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses