TKD Dipangkas, Pemkot Balikpapan Pastikan Layanan Dasar Tetap Aman

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Di tengah penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota Balikpapan memastikan berbagai program pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan dan tidak terdampak secara signifikan.

Fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga pemenuhan anggaran wajib atau mandatory spending di sektor pendidikan, kesehatan, serta program perlindungan sosial yang langsung menyentuh kebutuhan warga.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menegaskan bahwa berbagai program prioritas tetap menjadi perhatian utama dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, penyesuaian anggaran yang terjadi tidak akan mengurangi kualitas pelayanan dasar yang selama ini diterima masyarakat.

“Yang paling penting adalah kewajiban mandatory spending terkait pendidikan dan kesehatan tetap terpenuhi. Program pemberdayaan UMKM, pembangunan sekolah, BPJS Kesehatan kelas 3 gratis, seragam sekolah untuk anak-anak, pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas, hingga beasiswa bagi siswa SD dan SMP tetap kami jalankan sesuai standar yang telah ditetapkan,” ujar Bagus, Rabu (19/8/2026).

Ia menjelaskan, dampak pengurangan anggaran lebih banyak dirasakan pada sektor infrastruktur. Meski demikian, sejumlah program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat seperti perbaikan drainase dan peningkatan pelayanan air bersih tetap mendapatkan alokasi anggaran, meskipun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Memang ada pengaruh terhadap pembangunan infrastruktur, tetapi perbaikan drainase dan pelayanan air bersih tetap kami sentuh melalui anggaran yang tersedia. Mungkin belum bisa maksimal, namun tetap menjadi perhatian pemerintah,” katanya.

Kinerja Pegawai Diperhatikan

Bagus juga memastikan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tetap terjaga. Pemerintah Kota Balikpapan tidak melakukan pengurangan gaji maupun tunjangan kinerja pegawai sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pelayanan publik.

“Gaji ASN dan PPPK tidak berkurang. Tunjangan kinerja juga tetap diberikan. Ini menjadi salah satu prioritas pemerintah karena pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan dengan baik,” tegasnya.

Ia meminta masyarakat tidak khawatir terhadap kondisi keuangan daerah. Menurutnya, APBD disusun dengan prinsip keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Sehingga pemerintah akan terus melakukan penyesuaian agar program prioritas tetap terlaksana.

“APBD kita disusun secara seimbang antara pendapatan dan belanja. Karena itu masyarakat tidak perlu khawatir. Pemerintah Kota Balikpapan akan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Terkait berbagai kebutuhan daerah,” ujarnya.

Sementara itu, saat ditanya mengenai kesiapan anggaran pembangunan dua rumah sakit yang direncanakan di Balikpapan Barat dan Balikpapan Timur, Bagus belum memberikan keterangan lebih lanjut. Ia memilih untuk belum berkomentar terkait rencana tersebut.

Di tengah berbagai tantangan fiskal, Pemerintah Kota Balikpapan berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan keberlanjutan pelayanan publik.

Bagi pemerintah, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya proyek fisik yang dibangun. Tetapi juga dari kemampuan memastikan masyarakat tetap memperoleh hak dasar mereka secara adil dan berkelanjutan.***

Penulis : Samsul

Editor : Ramadani