Adopsi AI Berpotensi Sumbang 3,67 Persen PDB

BALI, Inibalikpapan.com — Indonesia bersiap melakukan lompatan besar dalam ekonomi digital. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menyatakan bahwa perluasan adopsi Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI) berpotensi memberikan kontribusi hingga 3,67 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Pernyataan ini disampaikan Meutya dalam forum “The Power of AI” di Bali, Sabtu (18/04/2026). Menurutnya, di era saat ini, daya saing sebuah bangsa tidak lagi hanya bertumpu pada sumber daya alam, melainkan pada kemampuan adaptasi teknologi.

Pergeseran Nilai: Dari Sumber Daya ke Solusi Data

Meutya menegaskan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis untuk memimpin pasar AI di Asia Tenggara. Berdasarkan data Bank Dunia, Indonesia kini berada di peringkat ke-41 dari 198 negara dalam hal transformasi digital publik yang kuat.

“Nilai kini bergeser, bukan lagi soal sumber daya, tetapi kemampuan kita mengelola data menjadi solusi. Daya saing hari ini ditentukan oleh kemampuan beradaptasi dengan teknologi, terutama AI,” jelas Meutya Hafid, dalam siaran pers, Komdigi.

Akselerasi di Sektor Pertanian dan Manufaktur

Meskipun sektor keuangan dan ritel telah lebih dulu mengadopsi AI secara masif, pemerintah kini mendorong percepatan di sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

“Sektor kesehatan, pertanian, dan manufaktur harus dipercepat karena di sanalah dampak terbesar bisa kita ciptakan,” tegasnya. Dengan AI, efisiensi produksi pertanian dan ketepatan diagnosa kesehatan diharapkan mampu meningkat drastis.

Regulasi AI: Perpres Peta Jalan Menunggu Pengesahan

Menanggapi perkembangan AI yang sangat cepat, pemerintah memastikan bahwa keamanan dan etika menjadi prioritas utama. Meutya mengungkapkan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) tentang peta jalan dan etika AI nasional telah rampung dan tinggal menunggu pengesahan.

“Regulasi AI bukan lagi pilihan, ini kebutuhan yang mendesak dan tidak terhindarkan. Peta jalan ini memberi arah yang jelas sekaligus memastikan perlindungan publik dari berbagai risiko AI,” tandasnya.

Target Inklusif: UMKM Harus Terlibat

Pemerintah berkomitmen agar transformasi ini tidak hanya dinikmati korporasi besar. Transformasi digital melalui AI akan diarahkan secara inklusif hingga menjangkau para pelaku UMKM di seluruh pelosok Indonesia, termasuk di wilayah Kalimantan Timur sebagai penyangga IKN.