Gubernur Kaltim Soroti Ketimpangan Dana Transfer, Setor Rp700 Triliun, Kembali Hanya Rp100 Triliun

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan fiskal nasional terkait distribusi dana transfer daerah.

Hal ini disampaikannya saat menerima kunjungan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim, Muhammad Syaibani, di Ruang Rapat Gubernur Kaltim, Rabu (16/4/2025).

Dalam pertemuan yang turut dihadiri Kepala BPKAD Kaltim Muzakkir dan jajaran Kemenkeu wilayah Kaltim, Gubernur menyoroti ketimpangan besar antara kontribusi ekonomi Kaltim terhadap negara dengan besarnya dana yang kembali ke daerah.

“Kaltim ini luar biasa. Kita transfer Rp700 triliun ke negara, tapi yang dikembalikan cuma Rp100 triliun. Itu pun tidak sepenuhnya ke pemda,” tegas Gubernur dikutip inibalikpapan.

Menurutnya, sebagian besar dana transfer juga dialokasikan ke kementerian dan lembaga pusat yang beroperasi di wilayah Kaltim, bukan ke pemerintah daerah sebagai pengelola utama kebutuhan rakyat.

Daerah Jadi Subjek, Bukan Sekadar Objek

Gubernur menilai kebijakan fiskal nasional tidak berimbang jika dibandingkan dengan kerusakan lingkungan dan dampak sosial akibat eksploitasi sumber daya alam di Kaltim

“Sudah saatnya aliran dana itu masuk dulu ke daerah. Jangan pusat yang terus membagi. Ini bukan soal minta lebih, tapi soal keadilan,” imbuhnya.

BACA JUGA :

Baca Juga:

Jelang Jamu PSM Makassar, Borneo FC Dalam Kepercayaan Tinggi  

Ia juga menyuarakan dukungan terhadap prinsip subsidi silang, di mana daerah kaya sumber daya mendukung pembangunan daerah lain. Namun demikian, ia menekankan bahwa kebutuhan dasar masyarakat di Kaltim sendiri masih jauh dari kata tercukupi.

Fakta di Lapangan: Infrastruktur Rusak, Desa Terisolasi, Listrik Belum Merata

Gubernur mengungkapkan realita pahit di berbagai pelosok Kaltim. Akses jalan rusak parah, desa-desa di wilayah seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Kutai Timur masih terisolasi.

“Kami bicara soal jalan rusak yang tidak bisa dilalui, ratusan desa gelap gulita, belum teraliri listrik. Rasio elektrifikasi 99 persen di atas kertas, tapi realitanya ratusan desa belum terang,” ucapnya.

Selain infrastruktur dan elektrifikasi, Gubernur juga menyoroti rendahnya kualitas sumber daya manusia. Rasio pendidikan tinggi anak-anak Kaltim masih berada di angka 12 persen.

Masalah Utama: Sentralisasi Kebijakan dan Minimnya Kewenangan Daerah

Puncak dari seluruh permasalahan ini, menurut Gubernur, terletak pada tarik-ulur kewenangan antara pusat dan daerah. Banyaknya regulasi seperti Permen dan Kepmen membuat ruang gerak pemerintah daerah semakin sempit.

“Daerah disuruh mandiri, tapi tidak diberi kewenangan. Ini akar masalahnya,” pungkasnya.