JAKARTA, inibalikpapan.com – Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, memastikan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Anggaran IKN dalam APBN 2025 bisa bertambah, tergantung pada keputusan Prabowo. Saat ini, anggaran IKN untuk 2025 sebesar Rp15 triliun.
“Total anggaran di IKN untuk 2025 sebesar Rp 15 triliun, tapi bisa tambah dari ruang diskresi Presiden,” kata Thomas dalam Media Gathering di Serang, Banten, Rabu (25/9/2024), melansir Suara, jaringan inibalikpapan.com.
Menurut Thomas, pemerintah saat ini menyusun APBN 2025, namun akan dapat eksekusi oleh kabinet baru di bawah kepemimpinan Prabowo. Karena itu, Prabowo punya diskresi besar dalam penggunaan anggaran.
“Prabowo akan bekerja dengan kabinet baru, di situ prinsip diskresi presiden besar, tapi prinsipnya memberikan fleksibilitas ke depan,” jelasnya.
Thomas juga menjelaskan bahwa anggaran IKN akan mengucur ke Otorita IKN dan Kementerian PUPR. Otorita IKN mendapat Rp5,89 triliun, sedangkan Kementerian PUPR mendapat Rp9,11 triliun.
“Kalau di-breakdown Rp15 triliun di OIKN (sebesar) Rp5,89 triliun dan di PUPR (sebesar) Rp 9,11 triliun,” tambahnya.
Fokus anggaran IKN tahun depan masih pada investasi swasta. Pemerintah Prabowo akan memprioritaskan pencarian investor, sesuai kesepakatan bahwa 20% anggaran IKN berasal dari APBN dan 80% dari investasi swasta.
“Bagaimana kita menarik investasi lebih cepat. Itu yang jadi pertimbangan, tugas dari kabinet berikutnya tentu bekerja sama dengan OIKN dan satgas IKN,” ujar Thomas.
Sejauh ini, total anggaran untuk pembangunan IKN mencapai Rp76,5 triliun. Alokasi dana tersebut terdiri dari Rp5,5 triliun pada APBN 2022, Rp27 triliun pada APBN 2023, dan Rp44 triliun pada pagu APBN 2024.