Polemik ‘War Tiket’ Haji, Pemerintah Jamin Antrean Jamaah Tidak Akan Hangus: Itu Hanya Wacana Terobosan

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Menteri Haji dan Umrah, Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan, memberikan klarifikasi mendalam terkait wacana skema “war tiket” haji yang belakangan memicu kekhawatiran publik. Ia menegaskan bahwa ide tersebut murni merupakan upaya mencari terobosan kreatif untuk memangkas antrean haji yang sudah sangat panjang di Indonesia.

Gus Irfan meminta para jamaah yang saat ini sudah masuk dalam daftar tunggu selama bertahun-tahun untuk tetap tenang dan tidak merasa cemas.

“Jamaah enggak perlu takut, wah nanti saya sudah antre 10 tahun kok dihanguskan? Enggak, tidak, tidak. Antrean tidak akan kita hanguskan. Jadi buat jamaah yang sudah antre 5, 10, hingga 15 tahun tidak perlu khawatir,” ujar Gus Irfan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (14/4/2026), dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.

Pertimbangkan Ubah Istilah Agar Tidak Gaduh

Merespons desakan publik terkait pemilihan istilah “war tiket” yang dinilai kurang tepat untuk urusan ibadah, Gus Irfan menyatakan keterbukaannya untuk mengubah nama skema tersebut. Namun, ia menekankan bahwa pembahasan mengenai inovasi percepatan antrean akan tetap berjalan.

“Pembahasan tetap akan jalan, cuma mungkin istilahnya bukan war-ticket, apa-apalah nanti istilahnya. Yang jelas kita butuh terobosan untuk memangkas antrean yang sangat panjang ini,” tambahnya.

Prioritas Tetap pada Antrean Reguler

Gus Irfan memastikan bahwa skema apa pun yang nantinya diputuskan pemerintah tidak akan mengganggu hak jamaah yang sudah terdaftar secara reguler. Antrean berdasarkan urutan pendaftaran tetap menjadi prioritas utama kementerian.

Selain itu, ia juga merespons usulan DPR RI mengenai pemanfaatan kuota haji dari negara tetangga yang sering tidak terserap maksimal. Meski menarik, Gus Irfan menyebut pihak Arab Saudi masih memberikan batasan.

“Itu sudah pernah kita jajaki, tapi pemerintah Saudi kayaknya masih belum welcome dengan pola ini. Tapi nanti kita coba bicarakan lagi dengan mereka,” ungkapnya.

Target Implementasi Belum Pasti

Mengingat kompleksitas regulasi dan banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat—mulai dari Komisi VIII DPR RI, pelaku bisnis haji, hingga perwakilan jamaah—Gus Irfan mengaku belum bisa menjamin skema baru ini dapat diterapkan dalam waktu dekat.

“Ini bukan keputusan dalam waktu sebulan dua bulan, pasti butuh waktu lama. Untuk tahun depan (2027), saya enggak terlalu yakin sudah ada skema baru, tapi kita akan upayakan terus ada terobosan untuk mempercepat pengurangan antrean,” pungkas Gus Irfan.