Aliansi Rakyat Surabaya Menggugat Desak Prabowo–Gibran Mundur, Serukan Pemerintahan Transisi

SURABAYA, Inibalikpapan.com – Aliansi Rakyat Surabaya Menggugat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Senin (22/6/2026), dengan tuntutan utama agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dan digantikan pemerintahan transisi.

Aksi yang melibatkan sekitar 300 peserta dari berbagai elemen, mulai dari masyarakat sipil, mahasiswa, guru, hingga kelompok profesional, ini disebut sebagai upaya konsolidasi gerakan agar tidak terfragmentasi seperti sebelumnya.

Juru bicara aliansi, Miftakhur Rohmah, menegaskan bahwa tuntutan yang disuarakan bukan lagi sekadar kritik kebijakan sektoral, melainkan menyasar langsung pada kepemimpinan nasional.

“Kalau hanya membahas isu per isu, itu percuma. Kesalahan tertinggi ada pada pemimpinnya. Karena itu kami memilih tuntutan paling tinggi, yakni menurunkan Prabowo-Gibran dan mendorong pembentukan pemerintahan transisi,” ujarnya, dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.

Aliansi tersebut mengklaim telah menyusun kajian bertajuk Nawa-Nestapa, yang merangkum sembilan kegagalan pemerintahan yang dinilai bersifat sistemik. Isu yang disorot mencakup legitimasi pemerintahan, menguatnya oligarki politik, lemahnya perlindungan kelompok rentan, hingga dugaan kemunduran demokrasi.

Mereka juga menilai ruang demokrasi semakin menyempit, ditandai dengan dugaan tindakan represif terhadap masyarakat sipil dan mahasiswa yang menyampaikan kritik.

“Dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat seharusnya dilindungi. Namun yang kami rasakan justru tekanan saat menyampaikan kritik,” kata Miftakhur.

Aksi ini disebut bukan agenda sekali jalan. Aliansi mengajak kelompok masyarakat sipil di berbagai daerah untuk membangun konsolidasi gerakan yang lebih luas dalam waktu mendatang.

Hingga saat ini, tuntutan pengunduran diri presiden dan pembentukan pemerintahan transisi tersebut masih merupakan sikap politik massa aksi dan belum mendapat tanggapan resmi dari pemerintah pusat.

Keterlibatan Akademisi dan Sorotan Demokrasi
Dalam aksi tersebut, dosen Ilmu Politik dari Universitas Airlangga, Irfai Afham, turut hadir dan menyuarakan kritik tajam terhadap kondisi demokrasi Indonesia.

Menurutnya, demokrasi saat ini mengalami kemunduran serius, bahkan reformasi yang selama ini menjadi fondasi politik pasca-Orde Baru dinilai kehilangan makna.

“Kalau dulu kita mengatakan reformasi mulai membusuk, sekarang reformasi sudah benar-benar mati,” ujarnya.

Ia menambahkan, aksi ini merupakan hasil konsolidasi luas berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, mahasiswa, dan peneliti, yang merasa prihatin terhadap kondisi bangsa.

Menariknya, Irfai mengungkapkan bahwa sejumlah mahasiswa hadir atas kesadaran pribadi tanpa mobilisasi kampus, menunjukkan meningkatnya kesadaran politik di kalangan generasi muda.

Isu Kesejahteraan Pendidikan
Selain isu demokrasi, Irfai juga menyoroti ketimpangan kesejahteraan tenaga pendidik. Ia menilai masih terdapat jurang besar antara dosen di perguruan tinggi negeri dan swasta, khususnya di daerah.

Menurutnya, kebijakan pendidikan yang ada saat ini belum sepenuhnya berpihak pada peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik maupun kualitas pendidikan secara menyeluruh.

“Ketika anggaran, kebijakan, dan ruang partisipasi publik menyempit, yang terancam bukan hanya kesejahteraan tenaga pendidik, tetapi juga masa depan generasi berikutnya,” tegasnya.

Aksi di Surabaya ini menjadi salah satu bentuk tekanan politik dari masyarakat sipil terhadap pemerintah di tengah meningkatnya kritik publik. Meski demikian, arah dan dampak tuntutan tersebut masih bergantung pada respons pemerintah serta dinamika politik nasional ke depan.

Sumber : Suara.com

Editor : Abraham Johan