SP Mathilda Tolak PDSI Digabung ke Elnusa: Jangan Jadikan Efisiensi Pintu Privatisasi

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com — Serikat Pekerja Mathilda yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak tegas rencana streamlining anak usaha Pertamina, khususnya penggabungan PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) ke PT Elnusa Tbk.

Serikat pekerja menilai rencana tersebut bukan sekadar restrukturisasi untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Penggabungan PDSI ke perusahaan terbuka dinilai menyentuh persoalan strategis, yakni kendali negara atas kemampuan inti dan aset strategis sektor hulu migas.

Ketua Umum SP Mathilda-FSPPB Sugirianto mengatakan pekerja tidak menolak langkah efisiensi dan penyederhanaan struktur Pertamina. Namun, efisiensi dinilai tidak boleh mengorbankan kemampuan strategis yang menjadi penopang kedaulatan energi nasional.

“Saat ini kita dihadapkan pada rencana streamlining atau perampingan struktur anak usaha Pertamina. Salah satu yang sangat mencolok dan berbahaya adalah rencana penggabungan urat nadi hulu migas kita, yaitu PT PDSI ke dalam entitas perusahaan terbuka PT Elnusa Tbk,” kata Sugirianto, Senin (14/9/2026), di Kantor SP Mathilda, Kawasan Panorama Balikpapan.

SP Mathilda: Efisiensi Jangan Jadi Pintu Privatisasi

Pria yang akrab disapa Giri itu mengakui pemangkasan fungsi yang tumpang tindih dan penghindaran biaya tidak produktif diperlukan untuk memperkuat kinerja perusahaan.

Namun, ia menegaskan langkah tersebut harus tetap mempertimbangkan kepentingan strategis negara.

“Efisiensi adalah alat, namun kedaulatan energi adalah kepentingan strategis nasional. Jangan pernah jadikan efisiensi sebagai pintu masuk bagi privatisasi terselubung. Jangan biarkan hitung-hitungan kertas merenggut kendali negara,” tegasnya.

Menurut Giri, engineering, teknologi, dan drilling merupakan kemampuan inti Pertamina di sektor hulu migas. Karena itu, ketiga aspek tersebut tidak semestinya dipandang hanya sebagai bagian dari struktur bisnis yang dapat disederhanakan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.

“Engineering, teknologi dan drilling adalah kunci utama, kemampuan inti, kedaulatan kita di hulu migas. Kemampuan strategis ini bukanlah pemborosan yang bisa dipangkas sembarangan,” ujarnya.

Pertanyakan Siapa Pengendali PDSI Setelah Merger

SP Mathilda-FSPPB juga mempertanyakan konsekuensi rencana penggabungan PDSI terhadap kendali atas bisnis drilling setelah restrukturisasi dilakukan.

Giri mengatakan persoalan utama bukan hanya jumlah anak usaha Pertamina yang akan dirampingkan atau besaran saham publik Elnusa saat ini. Yang lebih penting, menurutnya, adalah siapa yang nantinya memiliki pengaruh terhadap arah strategis bisnis tersebut.

“Pertanyaan kita sangat jelas: setelah dirampingkan, setelah dimasukkan ke perusahaan Tbk, siapa yang kelak memegang kendali? Siapa yang menentukan arah strategisnya kelak? Negara atau pemilik modal saham publik?” katanya.

Atas dasar itu, SP Mathilda-FSPPB meminta rencana streamlining PDSI ke Elnusa dibatalkan.

Serikat pekerja juga meminta manajemen Pertamina memberikan batas yang jelas mengenai aset dan kemampuan operasional yang masuk kategori strategis bagi negara.

Ada empat tuntutan utama yang disampaikan SP Mathilda-FSPPB:

1. Bisnis drilling dan kemampuan operasional PDSI ditetapkan sebagai aset strategis negara yang tidak dapat diubah kepemilikannya secara sembarangan.
2. Setiap aksi korporasi yang berpotensi mengurangi kendali negara atas aset strategis migas dibatalkan.
3. Dampak peleburan PDSI ke Elnusa dibuka secara transparan, terutama terhadap kendali negara dalam jangka panjang.
4. Program streamlining diarahkan untuk memperkuat kedaulatan energi, bukan sebaliknya.

“PDSI harus tetap 100 persen Pertamina,” tegas Giri.

Pertamina Diminta Tetap Kuat di Hulu Migas

Giri menambahkan, penyederhanaan struktur Pertamina semestinya tidak mengurangi kemampuan inti perusahaan maupun integrasi rantai bisnis energi dari sektor hulu hingga hilir.

Menurutnya, Pertamina tetap dapat menjadi perusahaan yang lebih ramping tanpa kehilangan penguasaan terhadap kemampuan strategis di sektor energi.

“Pertamina harus menjadi perusahaan yang ramping strukturnya, kuat kemampuannya, terintegrasi rantai bisnisnya, dan berdaulat penuh di tangan negara,” pungkasnya.

Penulis : Syarifuddin

Editor : Abraham Johan